Penerimaan Pajak Masih Alami Kontraksi 4,4 Persen Jadi Rp1.295,3 Triliun hingga September 2025
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan pajak hingga akhir September 2025 sebesar Rp1.295,3 triliun, turun 4,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.354,9 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pendapatan negara hingga 30 September 2025 mencapai Rp1.863,3 triliun atau 65 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun atau telah mencapai 65 persen dari outlook yang ditetapkan. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, kinerja ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang memengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, yang dipantau Pajak.com pada Selasa (14/10/25).
Ia merinci, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.516,6 triliun atau mengalami kontraksi 2,9 persen, dengan komponen utama berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun dan bea serta cukai Rp221,3 triliun.
“Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan,” ujar Purbaya.
Dari sisi belanja negara, realisasi hingga September 2025 mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.589,9 triliun atau tumbuh tipis 1,6 persen secara tahunan.
Sementara transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp644,9 triliun atau 74,6 persen dari pagu. Menkeu menekankan bahwa efektivitas belanja negara tetap terjaga melalui pelaksanaan program prioritas, bantuan sosial (fundsource), serta belanja modal yang teratur dan terarah.
Hingga akhir September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan outlook tahun penuh yang diproyeksikan sebesar 2,78 persen dari PDB.
“Keseimbangan primer masih tercatat surplus Rp18 triliun, menunjukkan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut,” ungkapnya.
Purbaya menegaskan, capaian tersebut mencerminkan APBN yang tetap adaptif dan kredibel dalam menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal jangka menengah.
“Nah, ini menunjukkan APBN yang tetap adaptif dan kredibel, menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah,” tutupnya.
Comments