Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp245,1 Triliun hingga Februari 2026
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun hingga Februari 2026, atau tumbuh sebesar 30,4 persen secara year on year (yoy) dibanding dengan capaian pada periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp188 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kinerja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2026 menunjukkan kondisi fiskal yang tetap kuat dengan pendapatan negara yang tumbuh positif serta belanja negara yang dipercepat untuk mendukung aktivitas ekonomi.
“Jadi belanja tahun ini memang kita percepat supaya ekonominya didorong dari sisi fiskal sejak awal tahun sampai akhir tahun secara lebih merata dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com pada Kamis (12/3/2026).
Dari sisi pendapatan negara, realisasinya tercatat mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 12,8 persen secara yoy. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tetap solid.
Lebih rinci, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp290 triliun, tumbuh 20,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di dalamnya, penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun, sedangkan sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp44,9 triliun atau 13,4 persen dari target APBN, namun mengalami kontraksi 14,7 persen.
“Ini terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dan produksi industri. Tapi informasi terakhir data kemarin sudah tumbuh lagi secara year on year, untuk cukai itu tumbuhnya sudah 7 persen. Jadi kita ke depan masih mengharapkan target dari penerimaan bea cukai tercapai bahkan mungkin bisa melebihi,” jelasnya.
Di sisi belanja negara, realisasi hingga Februari 2026 mencapai Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari pagu APBN, dengan pertumbuhan 41,9 persen secara yoy. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun.
Dengan dinamika tersebut, defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen dari APBN, yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026.
“Jadi ada yang bilang tahun lalu kan surplus, selama 4 tahun ini defisit. Ya emang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa,” ujar Purbaya.
Comments