CELIOS: Orang Miskin Bayar Pajak Lebih Besar Secara Persentase Dibanding “Crazy Rich”
Pajak.com, Jakarta – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar mengungkapkan temuan mengejutkan terkait ketimpangan beban pajak di Indonesia. Berdasarkan analisis CELIOS, secara persentase pendapatan, masyarakat miskin justru membayar pajak lebih besar dibanding kelompok super kaya atau crazy rich.
Media menjelaskan, kondisi ketimpangan ekonomi Indonesia saat ini sulit diukur secara matematis, bahkan dengan indeks gini sekalipun. Ia mencontohkan, median gaji buruh hanya sekitar Rp2,5 juta, sementara garis kemiskinan keluarga mencapai Rp2,8 juta.
“Artinya kalau satu keluarga hanya bergantung dari satu pendapatan sebagai seorang buruh, maka setengah juta dari buruh Indonesia itu miskin,” ujar Media dalam Diskusi Publik di Jakarta, dikutip Pajak.com pada Rabu (13/8/25).
Ia menilai, permasalahan ekonomi ini dapat diatasi melalui sistem pajak yang berkeadilan. Dengan penerimaan negara yang optimal, pemerintah dapat membantu buruh rentan, pengangguran, lansia, hingga anak-anak stunting. Namun, keinginan masyarakat untuk taat pajak hanya akan muncul jika sistemnya adil.
“Di sinilah problem-nya hari ini. Itu kenapa kalau kita lihat bagaimana demo di Pati, itu sesederhana masyarakat menganggap sistemnya ya tidak adil. Bagaimana mungkin kenaikan 250 persen PBB itu dikenakan begitu saja tanpa diskursus yang inklusif dan kemudian masyarakat miskin juga yang akhirnya terdampak,” jelas Media.
Berdasarkan estimasi data statistik, CELIOS menemukan fakta ironis yakni masyarakat miskin membayar pajak lebih besar secara persentase dibanding orang super kaya yang penghasilannya bisa mencapai puluhan miliar rupiah per bulan.
“Bahkan Warren Buffett juga bilang bahwa kenapa orang super kaya itu enggak membayar pajak secara persentase dengan signifikan? Karena orang super kaya juga bingung dan tidak bisa melaporkan ke sekretarisnya secara self-assessment berapa putaran uang yang ada di kantongnya sendiri. Dan begitu banyak capital gain yang belum terrealisasikan,” jelasnya.
Terlebih kata Media, saat ini ada tax haven, di mana orang kaya menempatkan aset di luar negeri melalui perusahaan cangkang dan melakukan transaksi atas nama entitas tersebut. Keuntungan modal kemudian diklaim serta dikenakan pajak oleh negara tempat aset itu disimpan.
“Kondisi-kondisi ini yang terus menjadi diskusi selama beberapa tahun terakhir soal pajak berkadilan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Media menilai bahwa dalam perspektif perpajakan, kalangan kaya tidak akan membelanjakan seluruh pendapatannya sekaligus, sedangkan masyarakat miskin justru menghabiskan hingga 120 persen dari pendapatannya, termasuk 20 persen yang bersumber dari utang, untuk kebutuhan sehari-hari.
“Coba bayangkan Rafi Ahmad, Deddy Corbuzier, mereka punya uang triliunan rupiah, mereka enggak mungkin menghabiskan Rp1 miliar per hari,” imbuhnya.
Distribusi pendapatan yang timpang inilah yang menurut Media memperparah penurunan permintaan, melemahkan daya beli, dan memperburuk pengangguran, khususnya di kalangan anak muda.
“Ketika konsentrasi itu banyak terfokus pada orang kaya, distribusi pendapatannya, karena sistem pajak yang tidak berkeadilan, kemudian kita mendorong adanya penurunan permintaan. Nah penurunan permintaan itu yang juga akhirnya mempengaruhi bagaimana pelemahan daya beli masyarakat pada hari ini,” jelasnya.
Comments