Peran Revolusi Perpajakan Korsel Dalam Transisi Negara Maju
Sebelum menjadi negara maju seperti sekarang, Korea Selatan pernah bergulat dengan masalah utama yang tak jauh berbeda dari Indonesia,seperti kemiskinan, ketergantungan pada bantuan luar negeri, serta belum berkembangnya sektor industri.
Namun, Korea Selatan berhasil mengatasi krisis tersebut dan resmi diakui sebagai negara maju pada 2 Juli 2021. Pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan mereka menangani tantangan besar.
Salah satu faktor kunci yang mendorong transisi ini adalah reformasi sistem perpajakan yang diterapkan sepanjang perjalanan ekonomi negara tersebut. Meskipun bukan faktor utama, reformasi pajak yang dilakukan terbukti berdampak besar pada ekonomi jangka panjang.
Bahasan berikut berfokus pada reformasi perpajakan Korea Selatan pada periode 1960-an hingga 1990-an. Dengan melihat bagaimana pajak berperan dalam perkembangan ekonomi Korea Selatan, kita dapat memahami langkah-langkah yang dapat diambil oleh negara berkembang untuk mencapai hasil serupa.
1960-an – Fondasi Pertumbuhan Ekonomi
Korea Selatan melakukan reformasi pajak untuk meningkatkan administrasi dan mengurangi penghindaran pajak pada 1961 setelah kudeta. Pemerintah menyederhanakan sistem dengan mengurangi jumlah jenis pajak dan membangun dasar sistem pajak modern.
Lima tahun kemudian, Layanan Pajak Nasional (NTS) dibentuk untuk mengelola pajak secara lebih teratur. Reformasi berlanjut pada 1967 dengan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pajak warisan guna meningkatkan keadilan.
Pemerintah menerapkan berbagai insentif pajak, memperbarui aturan, dan mulai menerapkan pajak penghasilan global. Selain itu, pajak warisan tertinggi dinaikkan dari 30 persen menjadi 70 persen untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan.
1970-an – Insentif Pajak untuk Ekspor dan Teknologi
Pada 1970-an, pemerintah Korea Selatan melakukan reformasi pajak untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Pajak penghasilan global mulai diterapkan, pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah dikurangi, sementara pajak untuk orang kaya dinaikkan.
Pemerintah kembali melakukan reformasi besar pada 1976 dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Cukai Khusus. Reformasi ini bertujuan untuk menstabilkan ekonomi, memenuhi kebutuhan anggaran negara, dan memodernisasi sistem pajak.
Aturan baru terus diberlakukan pada periode 1970-an, termasuk penggantian sistem pajak lama dengan PPN sebesar 10 persen untuk menyederhanakan administrasi pajak dan mendorong investasi. Beberapa pajak daerah juga diubah menjadi pajak nasional dan sebaliknya.
1980-an – Penguatan Stabilitas Fiskal
Tidak ada perubahan besar dalam sistem pajak pada periode 1980-an. Namun, revisi kecil dilakukan pada dua hal yang menjadi perhatian pemerintah, yakni insentif pajak dan pengendalian kenaikan harga tanah.
Pemerintah memberikan banyak insentif pajak untuk industri strategis, tetapi terlalu banyak tambahan insentif justru membuat sistem pajak menjadi rumit dan tidak adil. Pada 1982, pemerintah mulai menyederhanakan sistem ini.
Menjelang akhir 1980-an, reformasi pajak difokuskan pada pengendalian spekulasi tanah yang menyebabkan kenaikan harga dan ketimpangan ekonomi. Pemerintah mengganti pajak kepemilikan tanah berlebih dengan pajak tanah global.
Selain itu, konsep “kepemilikan tanah untuk kepentingan publik” diperkenalkan, yang disertai dengan kenaikan pajak tanah dan kebijakan lain untuk menekan spekulasi.
1990-an – Krisis Keuangan Asia dan Kebijakan Pajak untuk Pemulihan
Pada 1994 dan 1995, Korea Selatan melakukan perubahan besar pada sistem pajaknya. Tujuannya adalah menciptakan sistem pajak yang lebih sederhana dengan tarif lebih rendah, serta cakupan pajak yang lebih luas, mengadopsi contoh dari Amerika Serikat pada 1986.
Langkah penting yang diambil antara lain, pajak penghasilan kini juga mencakup pendapatan bunga dan dividen dalam satu sistem pajak global, yang mulai berlaku pada 1996. Sebelumnya, pajak untuk pendapatan ini dipotong terpisah sebesar 20 persen.
Selain itu, diperkenalkan sistem penilaian pajak mandiri untuk pajak penghasilan pribadi yang berlaku mulai 1996. Meskipun tujuannya untuk mempermudah administrasi, nyatanya pemerintah masih sering terlibat dalam proses penilaian.
Terakhir, tarif pajak perusahaan dikurangi untuk meningkatkan daya saing industri dalam skala internasional, dengan tarif pajak untuk perusahaan yang penghasilannya lebih dari 100 juta won per tahun diturunkan dari 32 persen menjadi 30 persen.
Pada reformasi pajak 1995, langkah ini dilanjutkan dengan penurunan beban pajak dan penyesuaian tarif pajak untuk individu serta pengurangan tarif pajak perusahaan lebih lanjut sebesar 2 persen.
Dampak Reformasi Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Reformasi pajak Korea Selatan selama periode 1960-an sampai 1990-an berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Setidaknya ada tiga hal yang bisa disimpulkan, antara lain:
Peningkatan Investasi Asing dan Domestik
Reformasi pajak bisa membuat investasi, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, semakin meningkat. Ketika tarif pajak lebih rendah dan aturan pajaknya lebih jelas, perusahaan merasa lebih aman untuk berinvestasi. Hal ini membuat mereka lebih tertarik untuk menanamkan modal, baik di dalam negeri maupun menarik investor asing untuk ikut berinvestasi.
Peran Perpajakan dalam Mendukung Riset dan Inovasi Teknologi
Pemerintah sering memberikan insentif pajak, misalnya pengurangan pajak untuk perusahaan yang berinvestasi di riset dan pengembangan (R&D). Ini mendorong perusahaan untuk menciptakan inovasi baru dan mengembangkan teknologi. Dengan adanya dukungan dari pajak, sektor teknologi bisa berkembang lebih cepat, yang akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
Kontribusi terhadap Stabilitas Fiskal dan Daya Saing Global
Reformasi pajak yang sukses bisa membantu negara menjaga kestabilan fiskalnya, yaitu kemampuan negara untuk mengelola pendapatan dan pengeluarannya dengan lebih baik. Dengan itu, pemerintah bisa membiayai berbagai proyek penting seperti infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, sistem pajak yang lebih efisien juga membantu negara lebih bersaing di pasar global, menarik lebih banyak investor dan mitra bisnis internasional.
Kesimpulan
Saat ini, Korea Selatan menjadi salah satu negara maju dengan segudang industrinya, seperti perfilman, kosmetik, video animasi, dan masih banyak lagi. Kebijakan pajak di Korea Selatan memainkan peran penting dalam transformasi negara ini dari negara berkembang menjadi negara maju meskipun bukan menjad faktor utama.
Reformasi pajak yang dilakukan sejak 1960-an hingga 1990-an membantu menciptakan sistem pajak yang lebih efisien, mendukung investasi, serta meningkatkan daya saing industri. Hal ini, pada gilirannya, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Korea Selatan di pasar global.
Negara berkembang, termasuk Indonesia bisa belajar dari pengalaman Korea Selatan dengan fokus pada penyederhanaan sistem pajak, memberikan insentif untuk riset dan inovasi, serta memperkuat administrasi pajak. Reformasi pajak yang tepat dapat membantu negara berkembang memperbaiki stabilitas fiskalnya, menarik lebih banyak investasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pandangan dan opini dalam artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan PAJAK.COM.
Comments