Sri Mulyani Ungkap Kebutuhan Investasi Infrastruktur Indonesia Mencapai 625 Miliar Dolar AS pada 2025-2029
Pajak.com, Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai 625 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Dalam sambutannya pada acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/25), Sri Mulyani menegaskan bahwa kemampuan pendanaan pemerintah pusat dan daerah hanya mencakup sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut. Sisanya, menurut dia, harus dipenuhi melalui keterlibatan sektor swasta dan pengembangan skema pendanaan inovatif.
“Kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” ujar Sri Mulyani, dikutip Pajak.com pada Jumat (13/6/25).
Ia juga menyoroti tekanan global yang turut memengaruhi pembangunan nasional, mulai dari ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga ancaman perubahan iklim. Sri Mulyani menyebutkan bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan perpindahan 260 juta orang di dalam negeri mereka masing-masing pada 2050, yang secara langsung berdampak pada kebutuhan dan perencanaan infrastruktur.
“Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai inti strategi pembiayaan infrastruktur. Beberapa instrumen yang telah diterapkan meliputi kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG), Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), skema Availability Payment, serta jaminan pemerintah melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF).
Selain itu, platform SDG Indonesia One yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) juga memainkan peran penting. Platform ini telah menghimpun komitmen pembiayaan dari 38 mitra dengan nilai mencapai 3,29 miliar dolar AS, dan telah menyalurkan 399 juta dolar AS untuk mendukung 111 proyek pengembangan dan 7 proyek pembiayaan.
Di sisi pembiayaan publik, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang pertama yang menerbitkan Green Sukuk di pasar global dan domestik. Total penerbitan global mencapai 6,6 miliar dolar AS, sementara penerbitan domestik mencapai Rp78,7 triliun.
Seluruh kerangka dan instrumen ini, menurut Sri Mulyani, akan memperkuat agenda pembangunan infrastruktur nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini akan menjadi perjalanan panjang. A long and winding road, seperti lirik lagu. Tapi kita yakin akan mencapai tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang makmur, berkeadilan,” pungkas Sri Mulyani.
Comments