Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 mencatatkan kinerja positif dan melebihi target dalam APBN 2021. Bahkan, ia menyebutkan realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh mencapai Rp 2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun.
“Dengan asumsi yang mengalami deviasi ini, kita lihat APBN kita realisasinya yang sangat positif. Sampai dengan 31 Desember, pendapatan negara mencapai Rp 2.003,1 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021, dikutip Selasa (04/01).
Capaian tersebut tumbuh 21,6 persen lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2020 yang sebesar Rp 1.647,8 triliun.
“Ini adalah suatu recovery dan rebound yang sangat kuat. Tahun ini masih ada pandemi yang memukul dengan Delta dan Omicron, namun kita masih bisa tumbuh di 21,6 (persen),” ujarnya.
Ia juga memaparkan realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp 1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19.
“Jadi (penerimaan pajak) kita Rp 47,9 triliun lebih tinggi dari target APBN,” imbuhnya.
Sementara, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 269 triliun atau 125,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp 215 triliun.
“Tahun lalu, (penerimaan) bea dan cukai mencapai Rp 213 triliun dan relatif stabil, tapi tetap sedikit kontraktif, terutama untuk bea masuk dan keluarnya. Jadi kalau sekarang tumbuh 26,3 persen, itu adalah suatu recovery yang luar biasa,” tegas Sri Mulyani.
Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp 452 triliun atau 151,6 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp 298,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 31,5 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 343,8 triliun.
“Jadi ini recovery-nya sudah jauh melebihi kontraksi tahun lalu. Jangan lupa tahun ini kita masih ada Covid dan capaian ini juga lebih tinggi dari tahun 2019 pre-Covid level,” ujarnya.
Realisasi belanja negara mencapai Rp 2.786,8 triliun atau meningkat 7,4 persen dari realisasi tahun 2020, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang bersifat countercyclical yang diambil pemerintah untuk menangani munculnya varian Delta pada paruh kedua tahun 2021 serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berlangsungnya dampak pandemi Covid-19.
“Kalau di sisi pendapatan negara ceritanya sangat kuat positif, belanja negara juga cukup kuat dan masih terjadi ekspansi kita berhasil membelanjakan Rp 2.786, 8 triliun atau di atas APBN yang Rp 2.750 triliun, ini 101,3 persen artinya kita belanja Rp 36,7 triliun lebih tinggi dari APBN atau tumbuhnya 7,4 persen,” jelasnya.
Untuk realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.001,1 triliun atau meningkat 9,2 persen dari realisasi tahun 2020. Ini terdiri dari realisasi belanja K/L Rp 1.189,1 triliun lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 sebesar 12,2 persen.
“Beberapa faktor yang memengaruhi realisasi tersebut antara lain peningkatan pagu belanja kementerian/lembaga untuk mendukung penanganan Covid-19 dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional atau PC PEN di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan juga bantuan pelaku UMKM,” imbuh Sri Mulyani.
Ia juga menyebut realisasi belanja non-K/L mencapai Rp 812,0 triliun meningkat 5,0 persen apabila dibandingkan realisasinya tahun 2020. Ini dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran bunga utang mencapai Rp 343,5 triliun atau lebih rendah dari pagu dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp 373,3 triliun; serta subsidi sebesar Rp 243,1 triliun atau meningkat 23,9 persen dari tahun 2020.
“Jumlah itu digunakan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui pembebasan/diskon listrik, subsidi bunga UMKM, imbal jasa penjaminan UMKM dan korporasi, serta subsidi pajak DTP,” katanya.
Pembiayaan anggaran tahun 2021 difokuskan pemerintah untuk menutup defisit yang realisasinya mencapai Rp 868,6 triliun atau 86,3 persen dari target APBN sebesar Rp 1.006,4 triliun.
“Anggaran defisit sebagian untuk membiayai keberlanjutan penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka pengadaan vaksin, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung penguatan reformasi,” sambungnya.
Sri Mulyani menyimpulkan, dengan kinerja APBN 2021 yang semakin baik ini menjadi sinyal positif berlanjutnya pemulihan ekonomi yang semakin kuat di tahun 2022.
“APBN akan terus melanjutkan perannya untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
