Pemerintah Sebut AI Bakal Sumbang hingga 20 Persen ke Pertumbuhan Ekonomi
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai teknologi artificial intelligence (AI) berpotensi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor digital, khususnya AI, diperkirakan dapat menyumbang hingga 20 persen terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon menyampaikan bahwa sektor digital telah menjadi sumber pertumbuhan baru yang melampaui pola pertumbuhan ekonomi konvensional. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan arah kebijakan yang menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu motor utama perekonomian.
“Jadi digital ini adalah sektor pertumbuhan yang saat ini kita bisa jalan bersama. Jadi Pak Menko Airlangga itu sudah merancang tiga sumber pertumbuhan yang dapat dan sudah terbukti melewati pertumbuhan konvensional. Sektor digital, khususnya di AI nanti itu, bisa menyumbang pertumbuhan sampai 20 persen untuk suatu kemajuan perekonomian,” jelas Ali pada Pembukaan Pelatihan Gig Economy bagi Gen Z, dikutip Pajak.com pada Selasa (20/1/26).
Ali menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital dan AI telah mendorong lahirnya inovasi, model bisnis, serta ekosistem ekonomi baru. Perubahan tersebut membuka peluang besar bagi industri kreatif digital, mulai dari konten digital, gim, animasi, desain, hingga berbagai platform ekonomi kreatif berbasis teknologi.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa dalam konteks nasional, peluang tersebut dinilai sejalan dengan kondisi demografi Indonesia yang sedang menikmati bonus demografi. Generasi Z, dengan jumlah lebih dari 74 juta jiwa, mendominasi kelompok usia produktif.
Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan lapangan kerja formal, kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta cepatnya perubahan teknologi.
Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah kata Ali, telah merumuskan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) 2025 yang mengakselerasi empat program hingga 2026 serta lima program penyerapan tenaga kerja. Salah satu fokus utama kebijakan tersebut adalah penguatan ekosistem gig economy yang menyasar Gen Z.
Ali menyebut bahwa penguatan gig economy menjadi salah satu program unggulan yang mulai diuji coba melalui pilot project di DKI Jakarta pada 18 Desember 2025. Program tersebut dilaksanakan bersamaan dengan soft launching AI Open Innovation Challenge yang dijadwalkan diluncurkan secara resmi pada pertengahan Februari 2026.
“Ini sudah semakin modern, semakin virtual juga bisa kita lakukan nanti. Jadi dengan adanya model-model gig seperti ini, harapan kita ini akan ditargetkan di 15 kota. Kita targetkan sebanyak 3 ribu peserta dalam 1 bulan, sementara kalau tadi 300 peserta dalam satu term,” ungkap Ali.
Ia juga menegaskan bahwa penerapan AI tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan tenaga kerja. Justru, pengembangan AI membutuhkan keterlibatan sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan dan penyusunan struktur data sebagai dasar pengolahan solusi berbasis AI.
“Saat ini, untuk smart factory maupun smart estate, semuanya butuh AI untuk bisa bersaing lebih cepat. Namun, pesan dari pak menko beda bahwa AI ini bukan malah tidak membutuhkan tenaga kerja, karena dasar dari AI adalah struktur data. Nah, struktur data itu dikerjakan oleh kita-kita, karena hal itu yang diolah menjadi solusi dari AI tersebut,” pungkasnya.
Comments