Korban Demo Capai 8 Jiwa, Airlangga: Ini Pukulan Berat bagi Bangsa
Pajak.com, Jakarta – Gelombang demonstrasi yang meluas di sejumlah daerah Indonesia pada akhir pekan lalu menimbulkan korban jiwa. Hingga kini, tercatat delapan orang meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan duka mendalam serta menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi bangsa.
“Pertama-tama, saya selaku pribadi ingin menyampaikan duka cita yang mendalam bagi para korban dan keluarga yang terkena dampak dari dinamika sosial dan politik yang terjadi pada akhir pekan lalu,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI), dilansir Pajak.com pada Senin (1/9/25).
Ia menambahkan, khususnya belasungkawa sedalam-dalamnya disampaikan kepada keluarga almarhum yang telah tercatat sejauh ini, berinisial AK (Ojek Online Jakarta), SW (Pegawai DPRD Makassar), SA (Pegawai DPRD Makassar), MAB (Pegawai DPRD Makassar), BH (Anggota Satpol PP Kota Makassar), R (Ojek Online Makassar), S (Tukang Becak Surakarta) dan RSP (Mahasiswa Yogyakarta).
“Dan untuk itu marilah kita sama-sama mengheningkan cipta dan bagi yang beragama Islam, mari kita bacakan Al-Fatihah,” lanjut Airlangga.
Ia mengakui bahwa peristiwa tersebut tidak hanya menghadirkan kesedihan mendalam, tetapi juga memberi dampak signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional. “Peristiwa ini tentu merupakan pukulan berat bagi bangsa,” imbuhnya.
Airlangga menegaskan bahwa di tengah upaya membangun ekonomi yang kokoh dan berdaulat, wajar apabila muncul kekhawatiran serta ketidakpastian dari investor maupun pelaku pasar, namun masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak perlu khawatir.
“Di tengah upaya membangun ekonomi yang kokoh, yang berdaulat, dan tentu bisa dipahami kenapa kekhawatiran dan ketidakpastian yang dirasakan oleh baik investor dan pelaku pasar. Namun kami harap masyarakat tidak perlu khawatir,” pungkasnya.
Untuk diketahui, gelombang demonstrasi besar-besaran tercatat mulai berlangsung sejak 25 Agustus 2025 dan mencapai puncaknya pada 28 Agustus 2025. Aksi massa dipicu oleh berbagai hal di antaranya aksi sejumlah anggota DPR yang berjoget dalam acara penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada pertengahan Agustus lalu. Kemarahan publik kian memuncak akibat polemik tunjangan rumah DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan.
Peristiwa tersebut dinilai tidak memiliki empati terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi, termasuk sulitnya mencari lapangan pekerjaan baru.
Situasi semakin memanas setelah seorang pengemudi ojek online yakni AK yang meninggal dunia usai terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri dalam aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/25) malam. Peristiwa itu memicu gelombang protes lanjutan hingga Sabtu (30/8/25), salah satunya di depan Mabes Polri, Jakarta, untuk menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut.
Kericuhan juga meluas dengan aksi perusakan fasilitas publik, termasuk halte MRT dan TransJakarta. Pada Sabtu (30/8/25) malam, rumah Anggota DPR sekaligus publik figur Uya Kuya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, dijarah massa. Aksi itu dipicu kekecewaan publik terhadap sikap anggota DPR serta fasilitas tunjangan yang mereka terima, ditambah sikap Uya Kuya yang berjoget saat sidang tahunan pada 16 Agustus lalu.
Tidak berhenti di situ, rumah pribadi Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, juga digeruduk dan dijarah massa. Penyerangan tersebut merupakan buntut dari pernyataannya yang menyebut “orang tolol sedunia” saat merespons tuntutan pembubaran DPR RI, yang belakangan ramai di media sosial.
Hal serupa menimpa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Minggu (31/8/25) dini hari, ketika rumah pribadinya di kawasan Bintaro dijarah massa. Sebelumnya, Sri Mulyani menghadapi tekanan publik terkait ucapannya mengenai kesejahteraan guru dan dosen. Video yang beredar luas di media sosial kemudian dinyatakan sebagai hasil manipulasi atau deepfake.
Nama Sri Mulyani juga dikaitkan dengan isu tunjangan rumah DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan. Polemik ini semakin menyulut kemarahan publik dan memperpanjang gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai titik ibu kota hingga ke sejumlah daerah.
Comments