Kementerian Perekonomian Ungkap Arah Kebijakan Ekonomi Nasional 2026
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap arah kebijakan ekonomi nasional 2026 yang menempatkan penguatan ketahanan dan percepatan transformasi sebagai fokus utama, sekaligus memastikan perekonomian mampu menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang pertumbuhan baru. Strategi ini disiapkan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih merata, berkualitas, serta berkelanjutan.
Akselerasi pertumbuhan akan ditopang oleh kolaborasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan optimalisasi mesin ekonomi baru, termasuk ekonomi digital, ekonomi hijau, serta hilirisasi industri. APBN dirancang sebagai instrumen fiskal adaptif yang berfungsi mendorong sektor-sektor strategis dan memicu efek berlipat bagi perekonomian.
“Jadi APBN 2026 akan hadir sebagai pendongkra pertumbuhan, memicu efek berlipat perekonomian melalui 8 program prioritas dalam APBN 2026, yakni bidang pendidikan, pertahanan semesta, ketahanan energi, MBG, kesehatan, koperasi dan UMKM, ketahanan pangan, dan akselerasi investasi,” ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dikutip Pajak.com pada Jumat (12/12/25).
Pemerintah menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar pertumbuhan. Komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) meningkat menjadi 21,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk mempercepat transisi energi yang adil. Selain itu, proyek energi terbarukan seperti PLTS, bioenergi B40/B50, hingga tujuh proyek waste-to-energy ditargetkan mulai konstruksi pada awal 2026.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan Green Super Grid dengan jaringan transmisi 70.000 km serta pengembangan proyek Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS) senilai 15 miliar dolar AS untuk memperkuat pasokan energi bersih dan membuka peluang investasi rendah karbon.
Agenda transformasi digital terus dipacu melalui perluasan layanan keuangan digital, penguatan talenta, dan pengembangan industri teknologi. Penggunaan QRIS telah menjangkau 57 juta konsumen dan 39 juta UMKM, dengan target mencapai 60 juta pengguna aktif pada 2026.
Upaya pengembangan SDM dilakukan melalui Digital Talent Scholarship, AI Talent Factory, hingga Hub ID. Transformasi digital dinilai krusial mengingat nilai ekonomi digital Indonesia yang mencapai 90 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Pemerintah terus memperkuat hilirisasi untuk mendorong nilai tambah nasional. Lonjakan ekspor nikel dari 3,3 miliar dolar AS pada 2017 menjadi dolar 33,9 miliar dolar AS pada 2024 mencerminkan keberhasilan strategi ini. Minat investor pun meningkat, terlihat dari realisasi investasi kuartal III-2025 yang mencapai Rp431,4 triliun atau tumbuh 58,1 persen (yoy).
Hilirisasi juga diperluas pada ekosistem kendaraan listrik. Pangsa pasar mobil listrik menembus 18,27 persen pada 2025, didukung industrialisasi bauksit, tembaga, dan rumput laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Untuk memperkuat ekspor, Pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan. Indonesia–Canada CEPA memberi preferensi tarif bagi lebih dari 90 persen pos tarif, membuka peluang ekspor hingga 11,8 miliar dolar AS. Indonesia–EU CEPA juga memberikan akses tarif 0 persen bagi 90,4 persen produk Indonesia ke pasar Uni Eropa.
Selain itu, proses aksesi Indonesia ke OECD dan penjajakan kerja sama di CPTPP menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan standar internasional.
Haryo menegaskan bahwa penguatan ekonomi 2026 merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan. “Kemajuan ekonomi 2026 adalah hasil kerja kolektif. Mari bersama kita jaga momentum optimisme melalui sinergi kebijakan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Comments