Ini Strategi Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa strategi tersebut merupakan bagian dari refleksi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan ini dirancang agar anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif dan berpihak kepada rakyat, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Suahasil menyampaikan bahwa sejak awal tahun 2025, Kemenkeu telah melakukan penyisiran dan refocusing anggaran untuk memastikan setiap pengeluaran negara tepat sasaran. “Program-program yang prioritas kita biayai. Program-program yang tidak penting kita stop,” jelasnya dalam keterangan resminya, dikutip Pajak.com pada Jumat (24/10/24).
Anggaran hasil efisiensi tersebut kemudian dialihkan untuk mendukung sejumlah program prioritas baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan sejak 6 Januari, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp3.500 triliun agar dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan.
“Percepatan belanja ini akan menjadi salah satu katalis di perekonomian, mendorong kegiatan ekonomi, dan ini kita harapkan nanti contribute kepada angka pertumbuhan, sudah pasti contribute kepada tadi penciptaan lapangan kerja, dan juga contribute kepada kemiskinan, kesejahteraan, dan yang lain,” tutur Suahasil.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat stimulus likuiditas dengan menempatkan Rp200 triliun kas pemerintah di perbankan yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI). Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan likuiditas di sektor keuangan, menurunkan suku bunga, serta mendorong investasi dan ekspansi ekonomi.
Menurut Suahasil, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi manajemen kas yang bertujuan menciptakan kondisi likuiditas yang cukup ample di perbankan agar kegiatan ekonomi lebih feasible dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal juga diarahkan untuk memperkuat iklim investasi melalui reformasi struktural, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah, kata dia, terus memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.
“Seluruh belanja APBN, yang setara sekitar 14 persen dari PDB [Produk Domestik Bruto] digunakan secara strategis untuk mendukung delapan program prioritas Presiden, termasuk hilirisasi, yang menjadi kunci untuk menciptakan investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan strategi fiskal yang adaptif, Suahasil optimistis kebijakan tersebut mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.
Comments