Pajak.com, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia mengusulkan tiga agenda sektor kesehatan global pada Presidensi G20 yang saat ini tengah berlangsung. Ketiga agenda kesehatan global itu sejalan dengan agenda utama Presidensi G20 Indonesia, yaitu restructuring the global health arcitechture.
Tiga agenda di sektor kesehatan itu, yakni pertama, building global health system sesillince. Budi mengatakan, saat ini Indonesia dibantu tim World Bank dan tim dari World Health Organization (WHO) untuk menyusun dan membangun mekanisme global health fund.
Pertama, Kita perlu bekerja sama dengan negara-negara maju juga perusahaan-perusahaan internasional besar agar ketika ada krisis kesehatan selanjutnya kita bisa akses dana yang ada di global health fund, baik untuk vaksin, obat-obatan, dan lainnya,” kata Menkes Budi dalam webinar Peluncuran Science20 dalam Presidensi G-20 Indonesia 2022, yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), pada (16/12).
Kedua, harmonizing global health protocol standards. Budi menyampaikan, Indonesia mendorong agar perbedaan sistem dapat diubah dengan memiliki standar yang sama di seluruh dunia. Sebagai contoh, ketika ia pergi ke Italia, Inggris, dan beberapa negara, peraturan terkait polymerase chain reaction (PCR) atau karantina berbeda-beda.
“Mau pergi ke negara manapun semua data yang dibutuhkan ada, seperti layaknya paspor di dunia imigrasi. Indonesia sudah mengintegrasikan PeduliLindungi dengan aplikasi Tawakkalna yang ada di Arab Saudi. Juga sedang berjalan dengan ASEAN communities dan European. Diharapkan pada leader meeting ini sudah selesai,” kata Budi.
Ketiga, yakni expending global manufacturing and knowledge hubs for pandemic prevention, preparedness, and response.
“Jangan hanya di negara yang pendapatannya tinggi saja, namun juga di negara lain. Jangan sampai hanya ada satu ahli virus di Amerika, kemudian meninggal. Indonesia juga saat ini sedang bekerja sama dengan WHO dan lembaga kesehatan dunia lainnya agar terjadi redistribusi manufaktur, tidak hanya vaksin, namun secara keseluruhan. Yang paling penting adalah meredirstribusikan knowlegde atau kompetensinya. Harus ada transfer pendidikan dari universitas maupun institusi dari negara maju ke negara berkembang agar membangun global network of knowledge,” kata Budi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan pentingnya komitmen penanganan pandemi Covid-19 secara global.
Saat ini telah dibentuk Joint Finance-Health Task Force pada Presidensi G20 Indonesia, yaitu satuan tugas antara menteri keuangan dan menteri kesehatan negara G20. Joint Finance-Health Task Force dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat pencegahan, kesiapan, dan respons pandemi.
“Negara maju sudah mencapai 80 persen vaksinasi. Namun, beberapa negara di dunia, yaitu negara berkembang tertinggal sangat parah. Ini tidak hanya keliru secara moral, tapi juga menciptakan risiko konkret.
Setiap negara harus memiliki akses vaksin Covid-19, hal itu akan memudahkan suatu negara mendapatkan distribusi vaksin dari negara produsen vaksin. Kami sudah membentuk gugus tugas keuangan dan kesehatan G20 untuk mewujudkan komitmen tertentu tentang pembiayaan agar adanya kredibilitas,” jelas Sri Mulyani.
