Pajak.com, Jakarta – Indonesia secara khusus dipercaya untuk membantu mitigasi dan mengupayakan solusi atas krisis keuangan dunia dalam Global Crisis Response Group (GCRG), Indonesia dipercaya jadi anggota GCRG. Presiden Joko Widodo mewakili Presidensi G20 dipercaya oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres untuk menjadi anggota GCRG bersama dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Wazed, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Presiden Senegal Macky Sall.
Sekilas mengulas, apa tujuan pembentukan GCRG? Pembentukan GCRG bertujuan untuk mengadvokasi dan memfasilitasi konsensus global terhadap aksi-aksi untuk menghindari, memitigasi, dan merespon dampak-dampak krisis pangan, energi, dan keuangan bagi negara-negara yang rentan, terutama akibat imbas dari pandemi COVID-19 dan konflik Ukraina dan Rusia. Keikutsertaan Indonesia dalam GCRG sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 untuk mendorong anggota G20 bekerja sama menyeimbangkan kepentingan seluruh anggota dan memastikan tidak ada yang tertinggal.
“PBB mengharapkan peranan penting Indonesia sebagai Presidensi G20. GCRG dan G20 diharapkan dapat berkolaborasi untuk memastikan ketahanan pangan dan nutrisi global yang berkelanjutan. G20 juga perlu menyelaraskan agenda transisi energi yang mendukung upaya pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals), memastikan akses energi yang berkelanjutan, andal dan terjangkau, serta mendorong kemudahan akses pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam keterangan tertulis yang dikutip Pajak.com (14/6).
Ia menyampaikan, awal Mei 2022, telah dilaksanakan dua pertemuan Sherpa GCRG dan satu kali pertemuan steering committee. Pertemuan itu dilakukan untuk mempersiapkan pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan pada 20 Mei 2022.
“Meski Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen berhalangan hadir dalam pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan, Sekjen PBB Antonio Guterres telah melakukan pembicaraan langsung secara on-line dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Mei 2022 dan dengan Perdana Menteri Denmark pada tanggal 24 Mei 2022,” ungkap Susiwijono.
Hasil pembicaraan Sekjen PBB Antonio Guterres dengan para kepala negara/pemerintahan GCRG dituangkan dalam policy brief yang menekankan pentingnya dua hal pokok. Pertama, perlunya stabilisasi pasar pangan dan energi global untuk mengatasi kenaikan harga global. Kedua, urgensi untuk dapat segera membantu negara-negara dan komunitas-komunitas miskin dunia dengan sumber daya dan instrumen-instrumen yang tersedia.
Dengan demikian, sinergi antara Presidensi G20 dan GCRG diwujudkan dalam beberapa kolaborasi pembahasan. Pertama, pembahasan Agriculture Deputies Meeting (ADM) G20 dan GCRG. Sekjen PBB pada Forum GCRG mendorong adanya package deals untuk kelancaran pasokan pangan dari Ukraina dan pupuk dari Rusia. Kemudian, negara G7 telah meluncurkan inisiatif untuk mengatasi krisis pangan, antara lain berupa bantuan finansial dan kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) dalam membentuk Global Alliance of Food Security.
Kedua, pembahasan Energy Transitions Working Group (ETWG) G20 dan GCRG. Presidensi G20 Indonesia dimanfaatkan untuk mengenalkan skenario Indonesia mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sedangkan negara Anggota G20 dan undangan berfokus pada sumber pendanaan untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan dan memastikan tidak terjadi ketimpangan dalam mekanisme pendanaan.
Ketiga, pembahasan terkait isu keuangan (finance track) dalam G20 dan GCRC. Menurut Susiwijono, Presiden Senegal Macky Sall menyampaikan perlunya penangguhan debt service dan pembahasan pilot project dalam G7 dan G20.
“Lalu, sekjen PBB juga mendorong adanya review atas laporan G20 Common Framework for Debt yang dinilai tidak efektif, serta mendorong International Finance Institutions untuk merespons cepat kebutuhan finansial negara berkembang, antara lain, terkait fleksibilitas dan peningkatan limit pinjaman, serta penerapan Resilience and Sustainable Trust (RST),” jelas Susiwijono.
Ia memastikan, Indonesia akan mengamplifikasi peran aktif dan kepercayaan pada tingkat global ini di Forum GCRG dan mengaitkannya dengan pembahasan pada Forum G20. Sherpa GCRG Indonesia akan membangun komunikasi intensif dengan para negara anggota GCRG dan G20 karena pembahasan harus difokuskan pada langkah konkret, tepat, dan cepat untuk mengatasi krisis.
“Tidak hanya krisis karena perang Ukraina dan Rusia, namun juga krisis karena efek pandemi COVID-19. Selain itu, Sherpa GCRG Indonesia juga akan mengedepankan aspek kemanusiaan dalam perang Ukraina-Rusia yang masih berlangsung hingga saat ini,” ujarnya.
Adapun Forum G20 selanjutnya, meliputi Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri G20 7-8 Juli 2022 di Bali untuk mendiskusikan perkembangan pembahasan G20, upaya G20 mendukung negara berkembang, dan isu global lain. Lalu, pertemuan tingkat sherpa ke-2 pada 10-12 Juli 2022 di Labuan Bajo untuk progress pembahasan pada tingkat Working Group Sherpa Track dan progress usulan concrete deliverables.
Selain itu, ada pula pertemuan Finance and Central Bank Deputies ke-4 pada 13-14 Juli 2022 di Bali sebagai pendahuluan Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.
