INDEF Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 Tidak Sejalan dengan Kondisi Lapangan
Pajak.com, Jakarta – Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Abdul Manap Pulungan menyoroti sejumlah anomali dalam laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen, menurut Abdul, kondisi lapangan justru memperlihatkan tantangan struktural yang masih membelenggu, terutama dari sisi konsumsi, nilai tukar, dan performa industri.
“Kita tidak ada masalah sih sebetulnya dengan tumbuh. Justru kita bahagia kalau tumbuh tinggi ya, karena kan kita mau menjadi negara maju 2045. Dan 2025 ini adalah stepping awal yang perlu kita pastikan bahwa ekonomi bisa tumbuh di target pemerintah 5,25 di 2025,” ujar Abdul dalam diskusi publik bertajuk Tanggapan atas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025, dikutip Pajak.com pada Kamis (7/8/25).
Namun demikian, ia menyampaikan bahwa berdasarkan konsensus para ekonom, baik dalam maupun luar negeri, pertumbuhan ekonomi yang melebihi 5 persen di kuartal II-2025 sulit tercapai. Hal ini disebabkan sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi selama enam bulan pertama tahun ini.
Salah satu penyebab utama adalah efisiensi belanja pemerintah, khususnya di kementerian dan lembaga (K/L), yang berdampak pada tersendatnya distribusi likuiditas ke daerah maupun ke unit pusat.
“Ini yang menyebabkan pertumbuhan dari sisi konsumsi pemerintah yang cukup rendah, yang itu masih berlanjut sampai sekarang. Meskipun sudah relaksasi pada beberapa hal, tapi tidak serta-merta akan mem-boosting pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Di sisi lain, konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Ia mengakui angka konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97 persen, namun fenomena masyarakat kelas menengah ke bawah yang masih menahan belanja tetap terjadi.
“Kita memang bisa tumbuh 4,97, tapi fenomena yang kita lihat Rojali [rombongan jarang beli] dan Rohana [rombongan hanya tanya] dan teman-temannya itu memang masih terjadi. Tidak ada dorongan yang menyebabkan masyarakat bisa berkonsumsi lebih tinggi,” ungkap Abdul.
Ia menambahkan, meskipun pemerintah telah menyalurkan stimulus berupa bantuan sosial (bansos), kontribusinya terhadap keseluruhan struktur pendapatan nasional tidak besar. Sementara kelompok menengah yang justru menjadi pendorong utama konsumsi nasional belum menunjukkan peningkatan belanja yang signifikan.
Selain itu, Abdul juga menyoroti tekanan dari sisi keuangan dan moneter. Pergerakan nilai tukar rupiah dinilai menjadi salah satu faktor yang membebani industri manufaktur, terutama karena depresiasi rupiah menyebabkan harga bahan baku impor melonjak.
Hal tersebut seharusnya berdampak negatif pada kinerja manufaktur, namun dalam data BPS justru sektor ini tumbuh 5,8 persen dan menyumbang 18,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Saya juga surprise dengan situasi seperti ini. Saat depresiasi rupiah terjadi tentunya akan menyebabkan bahan akan semakin mahal yang pada akhirnya mempengaruhi performa industri,” ungkapnya.
Hal tersebut, kata Abdul, menjadi pertanyaan serius mengingat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia dari April hingga Juni 2025 berada di bawah angka 50, yang menandakan kontraksi.
“PMI itu sejak April sampai Juni justru dia kontraksi. Tetapi kok bisa? Justru pertumbuhan industri manufaktur itu salah satu paling tinggi di kuartal ini. Padahal dari data historis-nya memang terlihat industri manufakturnya terus melambat,” jelasnya.
Comments