Pajak.com, Jakarta – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 menjadi 5,6 persen atau lebih rendah dari prediksi sebelumnya yang mencapai 5,9 persen.
“IMF memandang, masih ada beberapa risiko yang bisa menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun ini. Ada kemunculan varian COVID-19 yang lebih agresif mampu menekan sistem kesehatan dan bahkan berpotensi memunculkan restriksi mobilitas. Selain dari sisi kesehatan, risiko perekonomian Indonesia tahun ini juga muncul dari dampak kondisi keuangan global yang lebih ketat. Dengan risiko itu maka tindakan pemerintah dalam memberikan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 masih sangat perlu diperlukan,” kata Assistant Director Western Hemisphere Department IMF Cheng Hoon Lim dalam Laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterima Pajak.com, (27/1).
Kendati demikian, IMF masih melihat adanya faktor yang bisa memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022, yaitu peningkatan harga komoditas global yang diperkirakan akan berlangsung lebih lama. Seperti diketahui, pada tahun lalu Indonesia mendapat berkah dari peningkatan harga komoditas global terutama lewat ekspor yang bermuara pada tercapainya target penerimaan perpajakan.
“IMF memandang positif reformasi struktural yang dilakukan oleh Indonesia. Ini dipandang mampu mengobati luka yang telah ditorehkan pandemi. Pemulihan yang sedang berlangsung secara bertahap ini akan memulihkan prinsip utama kerangka kebijakan makro prapandemi dan memperkuat rekam jejak kebijakan Indonesia,” tambah Lim.
IMF optimistis akan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. IMF memperkirakan, pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2023 mampu mencapai 6 persen.
“IMF memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim,” kata Lim.
IMF menilai, secara spesifik, Indonesia perlu segera mengimplementasikan kerangka strategi jangka menengah untuk peningkatan perpajakan, yang meliputi pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini penting untuk menopang pertumbuhan Indonesia menuju level potensial, serta untuk memenuhi sasaran agenda pembangunan berkelanjutan.
“IMF merekomendasikan strategi kebijakan fiskal jangka menengah yang perlu dirancang lebih spesifik menjadi bagian dari kebijakan luar biasa di masa pandemi pandemi (exit strategy),”kata Lim.
Selain itu, IMF pun memandang, pengenalan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Indonesia perlu memperkuat reformasi kebijakan subsidi energi.
Menanggapi laporan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, proyeksi maupun rekomendasi IMF menunjukkan kuatnya perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di tahun 2021, 2022, dan berlanjut ke 2023.
“Ini adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja, selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting. Kita perlu jaga momentum pemulihan ke depan dengan tetap waspada terhadap berbagai risiko,” kata Febrio.
Menurutnya, rekomendasi yang diberikan IMF telah menjadi bagian dari beragam upaya reformasi fiskal, struktural, dan sektor keuangan yang sedang dan akan terus dilanjutkan oleh pemerintah.
“Pengakuan atas kredibilitas Indonesia ini diyakini akan berdampak positif bagi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan ke depan serta bagi kesuksesan Indonesia dalam presidensi G20,” ujar Febrio.
