RDMP Kilang Balikpapan Beroperasi, Bahlil Optimistis Impor Bensin dan Solar Bisa Dihentikan
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa pengoperasian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan pada tahun ini sebagai langkah strategis memperkuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, bertambahnya kapasitas kilang tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menghentikan impor bensin dan solar karena kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dari produksi nasional.
Bahlil menyampaikan bahwa pengoperasian RDMP Kilang Balikpapan menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kedaulatan energi. Dengan optimalisasi kapasitas kilang, pemerintah tidak lagi ingin bergantung pada impor BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Insyaa Allah begitu RDMP Kilang Balikpapan diresmikan pengoperasiannya mulai tahun ini, impor solar dihentikan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong kedaulatan energi dengan tidak lagi mengandalkan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri melalui impor,” kata Bahlil di Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip Pajak.com pada Selasa (13/1/26).
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan solar nasional saat ini mencapai sekitar 39,8 juta kiloliter per tahun. Dari jumlah tersebut, program B40 berkontribusi melalui pasokan Fatty Acid Methyl Este (FAME) sebesar 15,9 juta kiloliter per tahun, sehingga kebutuhan solar murni atau B0 tersisa 23,9 juta kiloliter per tahun.
Dengan kapasitas produksi nasional yang telah mencapai 26,5 juta kiloliter per tahun, pemerintah menargetkan penghentian impor solar, baik untuk produk CN 48 maupun CN 51, mulai pertengahan 2026.
Sementara itu, untuk komoditas bensin, Bahlil menyebutkan kebutuhan nasional berada di kisaran 38,5 juta kiloliter per tahun. Kebutuhan tersebut terdiri atas bensin RON 90 sebesar 28,9 juta kiloliter per tahun, RON 92 sebesar 8,7 juta kiloliter per tahun, serta RON 95 dan RON 98 sekitar 650 ribu kiloliter per tahun.
Melalui optimalisasi RDMP Kilang Balikpapan, produksi bensin dengan angka oktan di atas RON 90 dapat ditingkatkan hingga 5,8 juta kiloliter per tahun. Tambahan kapasitas ini diyakini mampu menekan impor bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 hingga sekitar 3,6 juta kiloliter per tahun.
“Ke depan, melalui penerapan E10 kita dapat menghemat impor hingga 3,9 juta kl per tahun, dan melalui pengembangan kilang selanjutnya kita dapat menyetop impor bensin RON 92, 95, dan 98 serta mengurangi impor bensin RON 90,” ungkap Bahlil.
Pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri merupakan amanat konstitusi. Pasal 33 Undang-Undang (UU) Dasar 1945 menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan kilang dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.
Untuk mencapai kemandirian energi, pemerintah menyiapkan tiga langkah utama. Pertama, meningkatkan kapasitas kilang, salah satunya melalui pengembangan RDMP Kilang Balikpapan.
Kemudian, kedua, mendorong diversifikasi energi dengan mengoptimalkan program biodiesel seperti B40 guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ketiga, menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan energi nasional agar ketersediaan BBM tetap terjaga.
RDMP Kilang Balikpapan dilengkapi dengan fasilitas utama berupa Crude Distillation Unit (CDU) dan Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dengan keberadaan CDU sebagai jantung kilang, kapasitas pengolahan yang sebelumnya 260 ribu barel per hari kini dapat ditingkatkan menjadi 360 ribu barel minyak per hari. Adapun unit RFCC berfungsi mengolah residu minyak mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
“Yang [RDMP] sekarang kualitasnya sangat bagus sekali, sudah menuju setara dengan Euro 5, dan ini menuju kepada net zero emission,” ujar Bahlil.
Proyek RDMP Balikpapan juga terintegrasi dengan dua tangki penyimpanan raksasa di Lawe-lawe dengan total kapasitas mencapai 2 juta barel, serta Terminal BBM Tanjung Batu berkapasitas 125 ribu kiloliter. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk memperkuat distribusi BBM, khususnya ke wilayah Indonesia bagian timur, sekaligus menopang target pemerintah dalam mengurangi impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Comments