Pajak.com, Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, indikator kesejahteraan meningkat di penghujung 2021. Indikator itu, meliputi penurunan jumlah penduduk miskin dan kondisi ketenagakerjaan yang semakin membaik. Kepala BKF Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, meningkatnya indikator kesejahteraan menjadi bukti pemulihan ekonomi dalam negeri semakin berkualitas. Pencapaian ini berkat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan pemerintah sepanjang tahun 2020 hingga 2022.
BKF mencatat, persentase penduduk miskin mencapai 9,71 persen (26,50 juta orang) pada periode September 2021, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 menyentuh 10,19 persen (25,45 juta)—terjadi penurunan sekitar 1,05 juta penduduk miskin.
Secara spasial, persentase penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan telah menunjukkan penurunan. Tingkat kemiskinan di perkotaan per September 2021 adalah sebesar 7,60 persen atau turun sebesar 7,89 persen dibanding Maret 2021. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan menjadi 12,53 persen dari sebelumnya 13,10 persen.
“Penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi melalui berbagai bantuan sosial dalam program PEN. Pada tahun 2021, realisasi total anggaran perlindungan sosial, baik yang dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 480 triliun atau 130,5 persen dari pagu APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) 2021. Pemerintah akan terus memastikan, program perlindungan sosial akan tetap diberikan kepada masyarakat dengan besaran yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi,” kata Febrio dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (18/1).
Pemulihan ekonomi yang semakin tangguh juga dapat terlihat dari indikator ketenagakerjaan Indonesia. BKF mencatat, per Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,5 persen dari 7,1 persen pada periode yang sama di 2020. Tingkat pengangguran akibat dampak Covid-19 juga mengalami penurunan 29 persen dari 2,6 juta menjadi 1,8 juta orang. Pekerja yang dirumahkan akibat pandemi turun dari 1,8 juta menjadi 1,4 juta orang.
Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sekitar 2,6 juta orang dengan pertumbuhan angkatan kerja mencapai 1,4 persen. Adapun sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak, yaitu manufaktur, perdagangan, konstruksi, akomodasi, penyediaan makan minum, dan pertambangan.
“Penguatan pemulihan ekonomi diharapkan mampu terus membuka lapangan kerja baru untuk menyerap penambahan angkatan kerja baru, maupun pekerja yang sempat terkena dampak pemutusan hubungan kerja di masa pandemi. Pembukaan lapangan kerja ini juga ditandai dengan peningkatan proporsi pekerja formal yang mencapai 1,02 persen poin. Kinerja sektor ketenagakerjaan ini juga didukung oleh penyaluran belanja pemerintah yang turut menciptakan lapangan kerja,” kata Febrio.
Realisasi program PEN tahun 2021 mencapai Rp 658,6 triliun atau 88,43 persen. Dalam program PEN terdapat stimulus khusus yang didesain untuk membantu sektor ketenagakerjaan, seperti kartu prakerja, program prioritas padat karya, dan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk properti yang merupakan sektor padat karya.
“Di tahun 2022, pemerintah melalui program PEN akan terus mendorong penguatan pemulihan ekonomi agar dapat mengoptimalisasi penyerapan angkatan kerja baru, termasuk pekerja yang sebelumnya terdampak pandemi,” tambah Febrio.
