BGN Tegaskan SPPG Tidak Memaksa Anak yang Libur untuk Ambil MBG di Sekolah
Pajak.com, Yogyakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tidak mewajibkan anak-anak untuk datang ke sekolah. Pemberian MBG pada periode tersebut difokuskan kepada kelompok penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang dikenal sebagai kelompok 3B.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa kelompok 3B tetap mendapatkan layanan MBG meskipun sekolah sedang libur. Penyaluran bantuan dilakukan seperti hari biasa oleh petugas yang telah ditugaskan.
“Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, itu adalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan,” kata Nanik, dikutip Pajak.com pada Rabu (24/12/25).
Ia mengakui bahwa perbaikan gizi anak membutuhkan konsistensi. Namun, BGN juga memahami kondisi anak sekolah yang sedang memasuki masa liburan. Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberikan pilihan kepada sekolah penerima manfaat.
Sekolah yang ingin tetap menerima MBG selama libur dipersilakan mengajukan permohonan, dengan catatan makanan akan disalurkan dalam bentuk makanan kering sesuai permintaan.
Nanik menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan bagi siswa untuk datang ke sekolah selama liburan. Pengambilan makanan MBG dapat diwakilkan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya. Bahkan, jika sekolah maupun wali murid memilih untuk tidak menerima MBG selama libur, hal tersebut juga diperbolehkan.
“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir,” jelasnya.
Menanggapi anggapan bahwa penyaluran MBG saat liburan bertujuan untuk menghabiskan anggaran, Nanik menyebut pandangan tersebut tidak tepat. Menurutnya, justru terjadi penghematan anggaran yang signifikan pada 2025.
“Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu Rp71 triliun, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B, namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujarnya.
Penghematan tersebut terjadi karena perubahan skema penyediaan dapur MBG. Awalnya, BGN merencanakan pembangunan banyak dapur, namun kemudian banyak yayasan dan mitra yang bersedia membangun Dapur Mandiri. Dengan demikian, beban biaya yang ditanggung negara menjadi jauh lebih efisien.
“Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15 ribu/MBG, gaji karyawan BGN, termasuk SPPI, Ahli Gizi, dan Akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” kata Nanik.
Lebih lanjut, Nanik menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia tanpa terkecuali. Ia menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada satu pun anak Indonesia yang terlewat dari program MBG, termasuk anak jalanan dan santri di pondok pesantren.
“Pesan Pak Prabowo, tidak boleh satu anak Indonesia pun, baik [anak usia sekolah] yang berada di jalanan bila belum Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis,” ujarnya.
Sementara itu, terkait isu pemberian makan gratis bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas, Nanik meluruskan bahwa program tersebut bukan menjadi kewenangan BGN. “Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan progam BGN ya,” pungkasnya.
Comments