Vietnam Rombak Aturan PPh Orang Pribadi, Transaksi Emas Kini Kena Pajak
Pajak.com, Hanoi — Badan Majelis Nasional (DPR) Vietnam resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (Personal Income Tax/PIT) yang memperluas basis pajak ke sejumlah sektor strategis. Aturan baru ini mencakup pengenaan pajak atas transaksi properti, emas batangan, serta sumber penghasilan baru seperti aset digital. Regulasi tersebut disetujui dengan tingkat dukungan 92,6 persen dan menjadi salah satu reformasi pajak paling signifikan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.
Menteri Keuangan Vietnam Nguyen Van Thang mengungkapkan, perubahan tersebut dirancang untuk menutup celah pengawasan di sektor-sektor yang selama ini memiliki dampak besar terhadap stabilitas pasar, terutama usaha rumah tangga, properti, dan perdagangan emas. Dalam beleid itu, Pemerintah Vietnam juga diberikan kewenangan untuk menetapkan ambang batas nilai transaksi yang dikenai pajak, menentukan waktu penerapan, serta menyesuaikan tarif sesuai dengan kebijakan pengelolaan pasar emas.
“Pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur rincian tersebut, dimaksudkan agar masyarakat yang membeli dan menjual emas hanya untuk keperluan menabung atau menyimpan, bukan untuk kegiatan usaha, tidak terbebani secara berlebihan,” kata Nguyen Van Thang di Kompleks Gedung DPR Vietnam, Hanoi, dikutip Pajak.com, Sabtu (20/12/2025).
Undang-undang yang terdiri dari 30 pasal ini akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Namun, sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan penghasilan dari gaji dan kegiatan usaha akan diterapkan lebih awal mulai 1 Januari 2026.
Nguyen Van Thang mengemukakan, Pemerintah Vietnam melalui sejumlah revisi tersebut juga ingin mempertegas cakupan penghasilan yang menjadi objek PPh orang pribadi, meliputi penghasilan dari kegiatan usaha, upah dan gaji, investasi dan pengalihan modal, pengalihan real estat, hadiah undian, royalti, waralaba, hingga warisan dan hibah berupa surat berharga atau penyertaan modal. Regulasi ini juga mengakomodasi perkembangan ekonomi baru, termasuk pengalihan aset digital.
Perubahan Lengkap Aturan PPh Orang Pribadi di Vietnam
Struktur pajak progresif atas penghasilan gaji telah disederhanakan dengan mengurangi jumlah lapisan tarif dari tujuh menjadi lima. Meskipun tarif tertinggi tetap sebesar 35 persen, ambang batas untuk lapisan tertinggi ini dinaikkan menjadi penghasilan bulanan di atas 100 juta Vietnam dong (sekitar Rp64 juta), dari sebelumnya 80 juta Vietnam dong.
Untuk pengenaan PPh atas pengalihan modal, tetap sebesar 20 persen atas keuntungan. Namun, ketentuan ini kini berlaku baik bagi penduduk maupun bukan penduduk. Selain itu, apabila keuntungan kena pajak tidak dapat ditentukan, maka akan dikenakan tarif final sebesar dua persen atas nilai hasil pengalihan. Penduduk dan bukan penduduk yang melakukan pengalihan surat berharga tetap dikenai PPh sebesar 0,1 persen atas nilai hasil pengalihan.
Pemerintah Vietnam memberikan pembebasan PPh orang pribadi selama lima tahun bagi Wajib Pajak yang bekerja di sektor teknologi digital. Fasilitas ini terutama ditujukan kepada tenaga ahli tingkat tinggi yang terlibat dalam proyek teknologi digital tertentu, seperti pengembangan dan produksi teknologi digital utama, semikonduktor, dan sistem kecerdasan buatan, termasuk kegiatan penelitian, pengembangan, serta pelatihan sumber daya manusia. Bukan itu saja, pembebasan pajak juga berlaku bagi tenaga berteknologi tinggi yang melakukan penelitian dan pengembangan teknologi maju atau strategis, sepanjang teknologi tersebut telah ditetapkan sebagai bidang investasi prioritas atau masuk dalam kategori teknologi dan produk strategis sesuai ketentuan Pemerintah Vietnam.
Revisi undang-undang ini juga memperkenalkan sejumlah pembebasan PPh yang lebih berpihak kepada pekerja. Salah satunya, penghasilan dari kerja lembur serta kompensasi uang atas sisa cuti tahunan yang tidak digunakan kini dikecualikan dari pengenaan PPh orang pribadi.
Selain itu, Pemerintah Vietnam menetapkan pengurang pajak bulanan sebesar 15,5 juta Vietnam dong bagi setiap Wajib Pajak, dengan tambahan pengurang sebesar 6,2 juta Vietnam dong per bulan untuk setiap tanggungan. Aturan baru ini juga membuka ruang keringanan pajak atas biaya kesehatan, pendidikan, dan pelatihan Wajib Pajak beserta tanggungannya, sepanjang memenuhi ketentuan dan memiliki bukti pembayaran yang sah.
Perubahan kebijakan paling konkret menyasar pengenaan PPh atas penghasilan usaha rumah tangga. Dalam aturan baru ini, Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet usaha tahunan hingga 500 juta Vietnam dong (sekitar Rp319 juta) dibebaskan dari PPh orang pribadi. Ambang batas ini meningkat signifikan dibandingkan ketentuan sebelumnya yang hanya sebesar 100 juta Vietnam dong per tahun.
Bagi usaha rumah tangga dengan omzet di atas batas tersebut, Pemerintah Vietnam menerapkan tarif pajak progresif. Omzet di atas 500 juta Vietnam dong hingga 3 miliar Vietnam dong dikenai tarif 15 persen. Tarif meningkat menjadi 17 persen untuk omzet di atas 3 miliar Vietnam dong hingga 50 miliar Vietnam dong, serta sebesar 20 persen untuk omzet lebih dari 50 miliar Vietnam dong.
Menurut Nguyen Van Thang, struktur tarif ini dimaksudkan untuk membedakan beban pajak secara lebih proporsional antara usaha kecil dan usaha berskala besar. Sejalan dengan perubahan ini, barang dan jasa yang disediakan oleh rumah tangga dan orang pribadi yang menjalankan usaha dengan omzet tahunan hingga 500 juta Vietnam dong tidak akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Revisi undang-undang juga memperjelas pengenaan pajak atas pengalihan real estat. Pajak ditetapkan sebesar dua persen dari nilai transaksi. Nguyen Van Thang memastikan, PPh terutang pada saat kontrak pengalihan mulai berlaku secara hukum atau ketika hak kepemilikan maupun hak penggunaan properti didaftarkan secara resmi.
“Penegasan ini ditujukan untuk mempersempit ruang penundaan pembayaran pajak dalam transaksi properti,” imbuh Nguyen Van Thang.
Perhatian publik paling besar tertuju pada pengaturan baru terkait perdagangan emas. Untuk pertama kalinya, Vietnam menetapkan pengenaan PPh atas transaksi pengalihan emas batangan dengan tarif sebesar 0,1 persen per transaksi.
Nguyen Van Thang menilai, kebijakan ini penting untuk memperkuat pengawasan perdagangan emas dan menekan praktik spekulasi yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar. Ia juga memastikan pengaturan lanjutan akan dirancang agar tidak membebani masyarakat yang membeli emas semata-mata untuk tujuan penyimpanan atau tabungan.
“Rincian teknis pelaksanaan seluruh ketentuan dalam undang-undang ini, masih menunggu terbitnya peraturan pelaksana dari pemerintah,” pungkasnya.
Comments