Pramono Janjikan Pajak Lebih Murah untuk Mal yang Berani Kasih Diskon Besar
Pajak.com, Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan skema insentif pajak bagi mal-mal di Jakarta yang berani memberikan diskon maksimal kepada konsumen selama periode Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, saat membuka acara dan menerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
Pramono mengungkapkan, Pemprov Jakarta tengah meminta seluruh pengelola pusat perbelanjaan untuk berlomba menawarkan potongan harga sebesar mungkin. Semakin besar diskon yang diberikan, semakin rendah pajak yang akan dikenakan pemda. Ia menyebut, pemberian keringanan pajak sengaja dirancang sebagai pemicu agresivitas diskon ritel.
“Untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, saya melombakan semua pusat perbelanjaan untuk memberikan diskon sebesar-besarnya. Yang diskonnya makin besar, pajaknya makin murah,” kata Pramono, dikutip Pajak.com, Rabu (10/12/2025).
Ia mengemukakan, pendekatan itu dirancang untuk menjaga daya beli sekaligus menahan laju inflasi di ibu kota. Menurutnya, peningkatan kunjungan masyarakat ke pusat belanja berpotensi menahan tekanan harga pada akhir tahun.
Meski tidak memerinci jenis insentif pajak yang akan diberikan kepada pusat perbelanjaan, Pramono meyakini bahwa strategi pengendalian inflasi yang memadukan dorongan konsumsi, stabilisasi harga, dan insentif fiskal daerah dapat menahan gejolak harga sepanjang libur akhir tahun sekaligus menjaga ritme pertumbuhan ekonomi Jakarta.
“Karena saya yakin kalau orang datang ke pusat perbelanjaan dengan diskon pasti lebih banyak, maka inflasinya akan tertahan. Inflasi di Jakarta kami targetkan 2,5–2,7 dan saya yakin akan tercapai,” imbuhnya.
Dalam forum yang sama, Pramono juga membagikan pengalaman Jakarta menerapkan pendekatan pembiayaan inovatif (creative financing) setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipotong Rp15 triliun, dari Rp95 triliun menjadi Rp81 triliun. Ia menuturkan, kondisi tersebut memaksa seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari cara mempertahankan kualitas pembangunan tanpa mengeluhkan pemangkasan anggaran.
“Apa yang kami lakukan? Melakukan yang disebut creative financing, yaitu cara bagaimana kualitas pembangunan di Jakarta tidak mengalami penurunan, tetapi membuka ruang seluas-luasnya dengan siapa pun,” ucapnya.
Salah satu contoh yang ia paparkan adalah penggunaan skema naming rights. Ia mencontohkan halte di sepanjang Jalan MH Thamrin yang kini memiliki nama komersial, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Pendekatan ini, lanjutnya, memungkinkan Pemprov DKI Jakarta memperoleh pendanaan tambahan tanpa membebani APBD.
Pramono juga menekankan bahwa digitalisasi merupakan pilar utama Jakarta dalam menjadi kota global. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta ikut melombakan pasar-pasar tradisional agar mengadopsi pembayaran digital berbasis QRIS. Perlombaan itu melibatkan Bank Indonesia, OJK, serta bank-bank besar seperti Himbara, BCA, dan Bank Jakarta sebagai juri. Hasilnya, tingkat digitalisasi di Jakarta melonjak 47 persen setelah kompetisi tersebut dilaksanakan.
Pramono menegaskan, setiap daerah memiliki pendekatan inovasi masing-masing. Jakarta, katanya, juga terbuka untuk belajar dari pemerintah daerah lain selama tujuannya sama, yaitu memperbaiki kualitas pelayanan, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Maka dengan cara-cara yang inovatif seperti ini, saya yakin masing-masing daerah punya cara masing-masing. Dan tentunya, Jakarta tidak segan-segan untuk belajar juga dari daerah lain,” pungkasnya.
Comments