Penerimaan PNBP Turun 15,7 Persen jadi Rp402,4 Triliun, Ini Biang Keroknya
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp402,4 triliun. Capaian tersebut setara 84,3 persen dari outlook Laporan semester (Lapsem), namun menurun 15,7 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp477,7 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa penurunan PNBP pada 2025 terutama dipicu oleh pergeseran mekanisme setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menjelaskan bahwa pendapatan dari pos Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) terlihat tidak bertambah selama beberapa bulan karena dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke APBN, melainkan dialihkan ke BPI Danantara sesuai ketentuan baru. Pergeseran ini membuat kontribusi KND ke PNBP menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Secara umum Rp402,4 triliun telah kita kumpulkan untuk penerimaan negara bukan pajak jadi memang di bawah tahun lalu. Tahun lalu sudah terkumpul Rp477,7 tapi kalau kita lihat tadi beberapa hal termasuk di bidang yang tidak masuk ke APBN harusnya ini cukup bisa kita handle,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, dikutip Pajak.com pada Jumat (21/11/25).
Lebih rinci, Suahasil menjelaskan bahwa pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) migas tercatat sebesar Rp84,3 triliun atau 70,7 persen dari outlook Lapsem. Angka ini terkontraksi 13,2 persen secara tahunan karena dipengaruhi penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan lifting gas bumi.
Rata-rata lifting sepanjang tahun 2025 berada pada level 589.000 barel per hari lebih tinggi dari realisasi tahun lalu 582.000 barel per hari, tetapi masih di bawah asumsi APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari.
Di sisi lain, pendapatan SDA nonmigas mencapai Rp113,5 triliun atau 82,6 persen dari outlook Lapsem. Realisasi ini juga turun 9,4 persen secara tahunan akibat moderasi harga batu bara serta penurunan volume produksi.
Harga batubara acuan (HBA) tahun 2025 turun menjadi 112,5 dolar Amerika Serikat (AS) per ton, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 115 dolar AS per ton. Produksi mineral dan komoditas tambang lainnya pun berada di bawah target, sehingga memengaruhi penerimaan royalti dan iuran produksi.
Komponen berikutnya, penerimaan KND, terealisasi Rp11,8 triliun atau 100 persen dari outlook 2025. Atau Terjadi penurunan sebesar 85,1 persen karena pengalihan dividen BUMN pengelola aset ke BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, sehingga tidak lagi tercatat sebagai penerimaan APBN. Hal tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan PNBP mengalami kontraksi sebesar 15,7 persen.
Meski beberapa pos mengalami penurunan, PNBP kementerian/lembaga (K/L) justru mencatatkan kinerja solid. Realisasinya mencapai Rp110,6 triliun atau 101,1 persen dari outlook 2025, tumbuh 17,6 persen dibanding tahun lalu.
Suahasil menyebut peningkatan ini didorong oleh optimalisasi setoran dari berbagai instansi pemerintah meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui penerimaan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan layanan telekomunikasi, Kejaksaan RI melalui setoran uang pengganti tindak pidana korupsi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dari layanan visa dan paspor, Kementerian Perhubungan melalui layanan transportasi, serta pos BUN yang menyumbang penerimaan dari premium obligasi negara dan hasil penempatan uang negara.
Selain itu, PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) juga berjalan sesuai target, yakni Rp82,2 triliun atau 82,7 persen dari outlook Lapsem. Kinerja BLU turut terdorong oleh implementasi kebijakan tarif layanan sesuai PMK terbaru per 30/2025.
Comments