Purbaya Ungkap Presiden Prabowo Sindir Kinerja Perpajakan dan Bea Cukai di Hambalang
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyoroti secara langsung kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC/Bea Cukai) dalam pertemuan di Hambalang. Sorotan tersebut berkaitan dengan masih adanya kebocoran penerimaan negara, di tengah upaya pemerintah menjaga defisit anggaran agar tidak mendekati batas 3 persen.
Purbaya menjelaskan bahwa tekanan terhadap kinerja penerimaan negara semakin terasa setelah pemerintah melakukan sejumlah kebijakan yang berdampak pada pendapatan. Salah satunya adalah pengalihan sekitar Rp80 triliun ke Danantara yang ternyata tidak sepenuhnya tertutup oleh sumber penerimaan lain.
Ia menyebutkan bahwa penerimaan income tax justru mengalami penurunan, dari sekitar Rp1.034 triliun menjadi Rp1.017 triliun. Menurut Purbaya, apabila situasi tersebut dibiarkan berlarut, maka pada tahun berjalan penerimaan negara berpotensi kembali tidak optimal.
“Kalau kita begini terus tahun ini pasti kurang juga. Jadi dalam waktu sebulan dua bulan akan kita perbaiki. Ditjen pajak akan kita perbaiki, termasuk penggalakan sistem-sistem yang ada, Coretax segala macam,” kata Purbaya dikutip Pajak.com pada Senin (12/1/26).
Ia juga mengakui masih adanya pihak-pihak yang “bermain-main” dalam sistem perpajakan dan kepabeanan. Hal inilah yang kemudian disinggung Prabowo dalam pertemuan di Hambalang. Purbaya menuturkan bahwa Prabowo menyampaikan sindiran keras terkait praktik-praktik di sektor pajak dan bea cukai. Pesan tersebut, menurut Purbaya, menjadi peringatan langsung agar pembenahan dilakukan secara menyeluruh.
“Pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang, dia bilang apakah kita akan mau dikibulin terus oleh [orang] pajak dan bea cukai? itu pesan ke saya dari presiden walaupun dia enggak ngeliat ke saya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya membeberkan bahwa salah satu sorotan utama di Hambalang adalah praktik under invoicing yang masih besar dan belum sepenuhnya terdeteksi oleh sistem pajak dan bea cukai. Ia menyebutkan bahwa hasil kerja tim dari LNSW sebelumnya sudah menunjukkan capaian yang sangat baik.
Dengan analisis yang lebih canggih dan data yang lebih lengkap, pemerintah menemukan indikasi beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor hingga separuh dari nilai ekspornya.
Praktik tersebut, tegas Purbaya, akan dikejar ke depan dan tidak lagi dibiarkan. Pemerintah berencana memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) untuk memastikan seluruh potensi penerimaan dapat dihimpun tanpa kebocoran.
Selain sektor sawit, ia juga menyinggung adanya industri yang selama ini luput dari pajak, seperti baja dan bahan bangunan. Purbaya mengungkapkan adanya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dengan transaksi berbasis tunai, tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Ia menilai potensi penerimaan dari penertiban sektor-sektor tersebut sangat besar. Purbaya menyebut, dari sebagian Wajib Pajak yang telah berhasil ditertibkan saja, penerimaan pajak dapat mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun.
Menurutnya, masih banyak perusahaan lain yang memiliki potensi serupa. Ia juga mengaku heran karena sejumlah perusahaan asing yang cukup dikenal dapat beroperasi dalam waktu lama tanpa tersentuh pengawasan, sementara aparat pajak dan bea cukai terkesan tidak menindak praktik tersebut.
Ke depan, Purbaya menegaskan akan merapikan organisasi pajak dan bea cukai agar bekerja lebih serius dan profesional. Ia menyatakan ancaman pembenahan di bea cukai sudah sangat jelas.
“Kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Jadi saya akan selamatkan, supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya. Yang jelek-jelek kita akan rumahkan, saya akan kotakin betul,” pungkasnya.
Comments