Pajak Bertutur 2024: DJP Apresiasi “Piloting” Inklusi Kesadaran Pajak di Kota Malang
Pajak.com, Jawa Timur – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim) menggelar kegiatan Pajak Bertutur 2024 dengan melibatkan 1.330 peserta didik dari 20 sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini Kantor Pusat DJP melalui Kanwil DJP Jatim III juga memberikan penghargaan atas piloting Inklusi Kesadaran Pajak di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Malang, yakni kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 30 SMP Negeri di Kota Malang, SMP Negeri 1 Malang, SMP Negeri 9 Malang, dan serta 5 guru SMP teraktif.
Sebagai informasi, kegiatan Pajak Bertutur 2024 merupakan program edukasi pajak yang diselenggarakan rutin oleh DJP dan unit vertikal di seluruh Indonesia secara serentak, terdiri 34 Kantor Wilayah (Kanwil) DJP; 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP); dan 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Kegiatan Pajak Bertutur 2024 yang mengusung tema ‘Lampaui Batas, Bangkit untuk Indonesia Emas’ ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya pajak serta peranannya dalam pembangunan negara. Kegiatan tersebut juga sebagai upaya mendorong generasi muda untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh di masa depan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengapresiasi kerja sama dan upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelajar bersama Kanwil DJP Jatim.
“Alhamdulillah, teman-teman dari Kanwil DJP Jawa Timur III memfasilitasi kita dalam implementasi Inklusi Kesadaran Pajak ini, mengajari anak didik kita untuk sadar lebih awal tentang pajak. Kota Malang siap untuk mengikuti kegiatan Pajak Bertutur, karena menurut kami ini baik. Minimal anak-anak kita berpengalaman dan mengetahui, kalau jadi warga negara itu harus memahami pajak, harus bayar pajak, dan tidak menutup kemungkinan mengingatkan orang tuanya untuk taat pajak,” ungkap Suwarjana dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (9/8).
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jatim III Vincentius Sukamto menjelaskan, Kota Malang merupakan salah satu lokasi yang dipilih oleh DJP dalam rangka melaksanakan piloting implementasi Inklusi Kesadaran Pajak di tingkat SMP.
Pelaksanaan piloting ini dilatarbelakangi oleh potensi besar generasi muda sebagai calon wajib pajak di masa depan. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama, jumlah peserta didik tingkat SMP/MTs/sederajat mencapai 13.262.230 siswa pada tahun 2023.
“Jumlah calon usia produktif dalam menyambut Indonesia Emas 2024 tmerupakan peluang baik bagi DJP untuk mulai mencoba mengimplementasikan Inklusi Kesadaran Pajak pada jenjang pendidikan SMP. Kemudian, Malang dipilih sebagai lokasi piloting karena komitmen kuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam mendukung program ini, sehingga diharapkan dapat menjadi contoh sukses bagi kota-kota lainnya kelak setelah inklusi ini mulai diberlakukan secara nasional,” ujar Vincentius.
Ia menambahkan bahwa Inklusi Kesadaran Pajak merupakan program DJP yang bertujuan mengintegrasikan kesadaran pajak ke dalam sistem pendidikan nasional. Melalui program ini pelajar diperkenalkan dengan konsep perpajakan, sehingga mereka memahami pentingnya pajak dalam pembangunan negara.
Program Inklusi Kesadaran Pajak terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan konsep ke sekolah, bimbingan teknis untuk guru, integrasi materi pajak dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan memasukkan materi pajak dalam penugasan atau ujian siswa.
Comments