Menkeu Inggris Rachel Reeves Beri Sinyal Kenaikan PPh Orang Pribadi
Pajak.com, London — Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves dikabarkan tengah menyiapkan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi sebagai bagian dari langkah besar dalam anggaran yang akan diumumkan pada 26 November 2025. Kebijakan ini disebut-sebut menjadi cara Pemerintah Inggris menutup defisit fiskal yang melebar, sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap stabilitas keuangan di Land of Hope and Glory ini.
Reeves berencana menaikkan pajak hingga puluhan miliar pound sterling agar target fiskal pemerintah tetap tercapai. Proposal tersebut bahkan sudah disampaikan ke Office for Budget Responsibility (OBR), lembaga pengawas anggaran Inggris, menandakan rencana itu tengah dipertimbangkan serius. Jika benar diterapkan, Reeves akan menjadi kanselir pertama dalam 50 tahun terakhir yang menaikkan tarif dasar PPh.
“Setiap orang harus berkontribusi untuk menjamin masa depan ekonomi Inggris. Anggaran mendatang akan fokus pada membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, serta memenuhi prioritas rakyat Inggris—memangkas daftar tunggu layanan publik, menurunkan utang nasional, dan menekan biaya hidup,” kata Reeves saat berpidato di Downing Street, Westminster, London, Inggris, dikutip Pajak.com pada Sabtu (8/11/2025).
Reeves mengemukakan, Inggris saat ini menghadapi kekurangan anggaran lebih dari 30 miliar pound sterling atau sekitar Rp618 triliun (kurs 1 pound sterling = Rp20.600). Defisit fiskal tercatat mencapai 71,8 miliar pound sterling pada periode April–September 2025, naik 17 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk memperkuat posisi fiskal, Reeves mempertimbangkan kenaikan tarif dasar PPh Orang Pribadi sebesar dua peni (2p) yang bisa menambah penerimaan negara lebih dari 20 miliar pound sterling per tahun.
Selain itu, ada rencana menaikkan tarif PPh 40 persen untuk kelompok berpenghasilan tinggi sebesar lima peni (5p) yang dapat menyumbang tambahan 10 miliar pound sterling, serta peningkatan serupa untuk kelompok tertinggi yang berpotensi menambah 500 juta pound sterling. Sebagai kompensasi, Reeves dikabarkan akan menurunkan iuran iuran jaminan sosial nasional (National Insurance) sebesar dua peni, agar beban pajak pekerja aktif sedikit berkurang. Namun, potongan ini kemungkinan hanya berlaku untuk pendapatan di bawah 50.270 pound sterling.
Sejatinya, Reeves telah berulang kali menegaskan tekadnya untuk menyeimbangkan belanja publik dengan penerimaan pajak pada akhir dekade ini. Ia juga menilai bahwa kondisi utang, inflasi, dan produktivitas yang lemah membuat Pemerintah Inggris perlu mengambil keputusan sulit.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan politik—keberanian untuk mengambil keputusan sulit mengenai pajak dan belanja demi kepentingan jangka panjang ekonomi Inggris,” ujar Reeves seperti dikutip dari pernyataannya yang disampaikan kepada media Inggris.
Di sisi lain, kebijakan ini diperkirakan akan mengubah komitmen utama Partai Buruh yang berjanji tidak menaikkan pajak besar, termasuk PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan National Insurance. Reeves juga harus menghadapi tekanan dari oposisi Partai Konservatif yang menuduhnya siap melanggar janji kampanye Partai Buruh. Politisi Tory bahkan menyerukan agar ia mengundurkan diri jika tetap menaikkan pajak pekerja.
Namun, banyak ekonom menilai keputusan Reeves sebagai langkah realistis. Lembaga riset ekonomi National Institute of Economic and Social Research (NIESR) memperkirakan, Pemerintah Inggris akan gagal memenuhi aturan fiskalnya sebesar 38,2 miliar pound sterling pada 2029–2030, belum termasuk sekitar 10 miliar pound sterling yang dibutuhkan untuk membangun kembali cadangan fiskal.
NIESR dan lembaga riset lain seperti Resolution Foundation menilai, kenaikan minimal dua peni pada tarif dasar 20 persen PPh merupakan cara paling efektif memperbaiki kondisi keuangan publik. Alternatif lain seperti menaikkan PPN justru akan meningkatkan inflasi karena harga barang ikut naik, sementara kenaikan PPh Badan bisa menghambat investasi dan menekan pertumbuhan jangka panjang.
Kedua lembaga ini juga memperkirakan, kebijakan ini akan memangkas sekitar satu poin persentase dari pertumbuhan ekonomi tahun depan, menjadi 1,1 persen pada 2026. Meski demikian, NIESR menilai pilihan ini lebih baik dibanding risiko inflasi dan stagnasi akibat opsi pajak lain.
Comments