Kondom Tak Lagi Bebas Pajak, Tiongkok Terapkan PPN 13 Persen Mulai 2026
Pajak.com, Beijing — Pemerintah Tiongkok bersiap memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 13 persen atas obat-obatan dan alat kontrasepsi, termasuk kondom, mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini mengakhiri pengecualian pajak yang telah berlaku selama lebih dari tiga dekade, sekaligus menandai perubahan besar dalam pendekatan negara terhadap pengendalian kelahiran.
Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang PPN yang direvisi dan disetujui pada akhir Desember 2024. Dalam daftar barang dan jasa yang tetap bebas PPN, Pemerintah Tiongkok mempertahankan sektor pertanian, layanan medis, hingga kegiatan budaya. Namun, produk pengendalian kelahiran—yang sejak era kebijakan satu anak menjadi bagian dari layanan publik—tidak lagi termasuk di dalamnya.
Berdasarkan kebijakan tersebut, Pemerintah Tiongkok memberi waktu satu tahun sebelum aturan berlaku efektif agar otoritas lokal dan pelaku usaha dapat menyesuaikan sistem pembukuan dan prosedur administratif. Pemerintah Tiongkok memberlakukan kebijakan di tengah krisis demografi yang semakin akut. Betapa tidak, populasi di Negeri Tirai Bambu ini telah menyusut selama tiga tahun berturut-turut, dengan kelahiran hanya 9,54 juta bayi pada 2024, jauh di bawah 18,8 juta kelahiran pada 2016.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama puluhan tahun ditopang oleh angkatan kerja muda yang melimpah. Namun, warisan kebijakan satu anak yang berlaku dari 1979 hingga 2015 meninggalkan tekanan demografis yang besar—mulai dari penuaan populasi, menyusutnya tenaga kerja, hingga ketidakseimbangan gender akibat preferensi anak laki-laki. Menurut Bank Dunia, tingkat fertilitas Tiongkok berada di angka 1 pada 2023, atau separuh dari tingkat 2,1 yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas jumlah penduduk.
Dampaknya sudah terlihat di sektor pendidikan anak usia dini. Kementerian Pendidikan Tiongkok mencatat, lebih dari 14.800 taman kanak-kanak tutup pada 2023, diikuti penurunan pendaftar mencapai 11,55 persen. Kekhawatiran dari Pemerintah Tiongkok muncul bahwa menyusutnya populasi usia muda dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan membebani sistem pensiun serta kesehatan publik.
Untuk menahan tren tersebut, pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan prokelahiran—mulai dari insentif uang tunai, penambahan cuti orang tua, hingga imbauan untuk menghindari aborsi yang tidak bersifat medis. Bahkan, institusi pendidikan seperti Universitas Urusan Sipil Tiongkok pun mulai membuka program akademik baru tentang budaya dan industri pernikahan untuk mendorong pembentukan keluarga.
Pada saat kontrasepsi seperti kondom, pil KB, dan perangkat medis terkait akan dikenakan PPN 13 persen, Pemerintah Tiongkok justru menghapus pajak atas layanan pendukung keluarga. Pengecualian PPN diberikan untuk penyedia penitipan anak, lembaga perawatan lansia, organisasi layanan disabilitas, dan pelaku usaha yang menawarkan layanan pernikahan.
Namun, efektivitas kebijakan baru ini dipertanyakan oleh para ahli. Demografer YuWa Population Research Institute He Yafu mengatakan, dampak dari kebijakan ini kemungkinan tidak signifikan.
“Menghapus pengecualian PPN sebagian besar bersifat simbolis dan kecil kemungkinannya memberikan dampak besar pada gambaran keseluruhan,” katanya kepada The Economic Times, dikutip Pajak.com, Sabtu (5/12/2025).
Pernyataan itu juga didukung oleh fakta dari Studi YuWa pada 2024, yang menunjukkan rata-rata biaya membesarkan anak hingga usia 18 tahun mencapai 538.000 yuan atau sekitar Rp1,26 miliar, menjadikan Tiongkok salah satu negara dengan biaya pengasuhan anak tertinggi di dunia. Di tengah prospek kerja yang lemah dan tekanan ekonomi, generasi muda semakin enggan menanggung beban tersebut. Akibatnya, banyak generasi muda di Tiongkok saat ini yang memilih menunda atau menolak pernikahan dan kelahiran anak.
Selain itu, sejumlah pakar kesehatan memperingatkan risiko kesehatan seksual akibat kenaikan harga kontrasepsi. Analis Kesehatan Publik Mercator Institute for China Studies (MERICS) Daria Impiombato mengatakan, akses terhadap kondom seharusnya tidak dipersempit. Ia memperingatkan, memajaki kondom/kontrasepsi bisa menghambat akses bagi kaum muda, sehingga mengancam upaya pencegahan penyakit menular seksual.
“Sangat penting bagi anak muda di sekolah menengah dan perguruan tinggi untuk tetap bisa mengaksesnya, dari perspektif pencegahan IMS (infeksi menular seksual),” jelasnya.
Comments