Kepatuhan Pajak Kendaraan Meningkat, Dedi Mulyadi Pastikan APBD Jabar 2026 Tetap Aman
Pajak.com, Bandung — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi penopang utama keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal APBD Jawa Barat tahun anggaran 2026.
Dedi mengatakan, PKB saat ini menjadi sumber pendapatan terbesar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Betapa tidak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya jumlah kendaraan yang membayar pajak berkisar 10–11 juta unit per tahun, kini telah melampaui 12,5 juta kendaraan.
“Ini menunjukkan kesadaran publik semakin tinggi. Masyarakat merasakan bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan,” kata Dedi di Bandung, Jawa Barat, dikutip Pajak.com, Kamis (8/1/2026).
Menurut Dedi, peningkatan penerimaan PKB berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dasar yang dirasakan masyarakat. Dana pajak tersebut digunakan untuk perbaikan dan pelebaran jalan, penerangan jalan umum (PJU), penataan drainase, pembangunan trotoar dan taman, hingga penguatan sistem CCTV di berbagai wilayah Jawa Barat.
Ia menilai, kebahagiaan masyarakat atas terpenuhinya fasilitas dasar menjadi pengingat bahwa pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan riil warga, termasuk di wilayah pinggiran yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau. Dedi menegaskan, Pemprov Jawa Barat ke depannya akan memprioritaskan pembangunan di daerah-daerah yang membutuhkan agar manfaatnya lebih merata.
Di sisi lain, Dedi mengakui APBD Jawa Barat 2026 menghadapi tekanan cukup berat. Sejumlah tantangan fiskal antara lain pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat, kewajiban pembayaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pembiayaan Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati), serta berbagai kewajiban belanja lainnya.
Meski demikian, Dedi memastikan pemerintah daerah tetap menjaga komitmen pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Pemprov Jawa Barat, katanya, telah melakukan langkah-langkah penghematan dengan membatasi kegiatan seremonial, memangkas belanja operasional, serta menghapus perjalanan dinas yang tidak prioritas.
“Rakyat kita luar biasa. Diberi jalan yang baik dan penerangan yang layak saja sudah bahagia. Karena itu, kepercayaan ini harus kita jaga,” ujarnya.
Dedi juga menanggapi sorotan publik terkait persoalan tunda bayar atau gagal bayar senilai Rp629 miliar. Ia menegaskan, Pemprov Jawa Barat saat ini telah memiliki kecukupan anggaran untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
Penyediaan anggaran, menurut Dedi, bersumber dari beberapa pos pendapatan daerah, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan PKB yang terus meningkat seiring bertambahnya kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Wajib Pajak kendaraan bermotor yang semangat membayar pajak. Pemerintah Provinsi juga semangat membangun jalan dan berbagai kelengkapannya,” ucap Dedi.
Namun, ia menegaskan proses pembayaran tidak dapat dilakukan secara otomatis. Dedi mengklaim, Pemprov Jabar masih melakukan audit dan verifikasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan dibayarkan.
Hasil verifikasi menunjukkan kualitas pekerjaan yang beragam, mulai dari sangat baik hingga kurang baik. Untuk pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai, pembayaran akan disesuaikan dengan hasil audit.
“Pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai tentu tidak akan kami bayarkan seluruhnya. Pembayaran dilakukan sesuai jasa dan kualitas pekerjaannya,” tegasnya.
Dedi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pembangunan. Ia membuka ruang kritik, masukan, dan laporan dari publik, termasuk melalui media sosial, terkait kualitas hasil pembangunan di Jawa Barat.
“Silakan warga menyampaikan kritik dan unggahan di media sosial tentang pekerjaan yang baik, kurang baik, maupun yang tidak baik. Dengan begitu, masyarakat menjadi lembaga kontrol agar pembangunan benar-benar berkualitas,” pungkasnya.
Comments