Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan organisasi dan tata kerja baru di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (24/5). Reorganisasi itu meliputi peresmian 18 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya; mengubah nama 1 Kantor Wilayah (Kanwil), 11 KPP Pratama, dan 3 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); penyesuaian wilayah kerja 27 KPP Pratama dan 1 KP2KP.
Sri Mulyani mengungkapkan, 38 KPP Madya baru ditargetkan dapat menyumbang 33,79 persen dari total target penerimaan pajak 2021. Sebelumnya, 20 KPP Madya memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan pajak sebesar 19,53 persen. DJP menambah jumlah Wajib Pajak (WP) yang diadministrasikan pada KPP Madya, dari yang sebelumnya sekitar 1.000 menjadi 2.000-4.000 WP per kantor.
“Ini kenaikan signifikan. Dengan tambahan 18 menjadi (berkontribusi) 33,79 persen. Artinya, kinerja dari KPP Madya akan sangat menentukan dari kinerja keseluruhan penerimaan pajak kita,” jelas Sri Mulyani di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad Kantor Pusat DJP, Senin (24/5).
Sri Mulyani kembali menekankan, pajak berperan penuh dalam situasi pandemi Covid-19. Sejak tahun lalu instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bekerja luar biasa keras demi membantu masyarakat dari dampak pandemi.
“APBN instrumen keuangan negara yang dikelola kementerian keuangan bekerja extraordinary menghadapi ancaman yang extraordinary bagi masyarakat kita. kalau saya bicara APBN, tidak dibedakan belanja, penerimaan, pembiayaan,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, keputusan melakukan reorganisasi dan tata kerja baru dilandaskan dengan analisis yang komprehensif. Pada 2020, DJP telah memutuskan melakukan proses bisnis pengawasan melalui pendekatan segmentasi dan teritorial atau penguasaan berbasis wilayah.
“Risiko ketergantungan penerimaan pada segmen Wajib Pajak besar serta banyaknya transaksi informal yang tidak terdeteksi oleh otoritas berwenang menjadi latar belakang penerapan model pengawasan ini,” jelas Suryo.
Dengan demikian, DJP merasa penataan organisasi menjadi bagian krusial untuk mendukung strategi perluasan basis pajak. “Setengah tahun menjadi waktu yang dirasa cukup untuk menyiapkan segalanya agar penataan ulang organisasi ini berjalan dengan baik tanpa ada gangguan pelayanan kepada Wajib Pajak,” kata Suryo.
DJP berharap organisasi dan tata kerja baru ini dapat membantu otoritas dalam meningkatkan kinerja—pelayanan dan pengawasan perpajakan lebih efektif, efisien, dan komprehensif.
“Mari kita berikan segenap daya upaya kita agar penataan organisasi dapat berjalan dengan baik. Seluruh elemen di Direktorat Jenderal Pajak juga harus bersinergi, sehingga proses transisi dan adaptasi yang dibutuhkan oleh pegawai maupun Wajib Pajak dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Semua memiliki harapan besar bahwa tujuan dari penataan organisasi yaitu mengoptimalkan penerimaan pajak,” jelas Suryo.
Di tahun 2021, target penerimaan pajak dipatok sebesar Rp 1.229,58 triliun atau naik 2,57 persen dibandingkan target penerimaan pajak tahun lalu. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2020, target tahun ini tumbuh 14,69 persen.
Adapun 18 KPP Madya baru yang diresmikan, meliputi:
1. KPP Madya Dua Medan
2. KPP Madya Bandar Lampung
3. KPP Madya Dua Jakarta Pusat
4. KPP Madya Dua Jakarta Barat
5. KPP Madya Dua Jakarta Selatan I
6. KPP Madya Jakarta Selatan II
7. KPP Madya Dua Jakarta Selatan II
8. KPP Madya Dua Jakarta Timur
9. KPP Madya Dua Jakarta Utara
10. KPP Madya Dua Tangerang
11. KPP Madya Dua Bandung
12. KPP Madya Karawang
13. KPP Madya Kota Bekasi
14. KPP Madya Dua Semarang
15. KPP Madya Surakarta
16. KPP Madya Dua Surabaya
17. KPP Madya Gresik
18. KPP Madya Banjarmasin
