Kanwil DJP Jaksel II Himpun Penerimaan Pajak Rp34,6 Triliun pada Semester I-2025
Pajak.com, Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II (Kanwil DJP Jaksel II) berhasil menghimpun penerimaan pajak neto sebesar Rp34,67 triliun hingga akhir Semester I-2025.
Capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 14,93 persen secara tahunan (year on year/yoy), sekaligus mencerminkan 44,54 persen dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp77,86 triliun.
Kinerja penerimaan pajak tersebut ditopang oleh sektor-sektor utama yang menunjukkan geliat positif. Sektor perdagangan menjadi kontributor tertinggi dengan nilai Rp11,63 triliun.
Selanjutnya disusul oleh sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp3,74 triliun, sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp3,64 triliun, serta sektor jasa profesional ilmiah dan teknis sebesar Rp2,98 triliun.
Salah satu sektor yang mencatatkan pertumbuhan tinggi adalah industri pengolahan yang tumbuh hingga 166,54 persen dengan total penerimaan Rp1,97 triliun. Lonjakan ini disebabkan oleh perlambatan restitusi yang terjadi pada bulan Juni 2025.
Adapun, mayoritas sektor dominan seperti industri pengolahan, perdagangan, pertambangan dan penggalian, serta jasa keuangan dan asuransi menunjukkan pertumbuhan positif yang memperkuat basis penerimaan pajak.
Dari sisi jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas masih menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi sebesar Rp19,24 triliun atau setara 45,8 persen dari target tahunan sebesar Rp42,01 triliun. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menyusul dengan capaian Rp13,69 triliun, setara 38,8 persen dari target sebesar Rp35,3 triliun.
Sementara itu, penerimaan dari jenis pajak lainnya menunjukkan lonjakan signifikan, mencapai Rp1,57 triliun atau lebih dari sembilan kali lipat dari target yang ditetapkan sebesar Rp116,06 miliar.
Untuk menjaga laju kinerja ini, Kanwil DJP Jaksell II mengedepankan strategi pengamanan penerimaan melalui optimalisasi pengawasan pembayaran masa yang berfokus pada sektor usaha dominan dan yang tumbuh signifikan. Selain itu, langkah pengujian kepatuhan material terhadap aksi korporasi, transfer pricing, serta rekayasa keuangan juga menjadi fokus.
Secara luas, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit, seiring dengan akselerasi belanja negara. Hingga Juni 2025, pendapatan APBN mencapai Rp843,71 triliun atau 46,98 persen dari target, termoderasi 7,05 persen (yoy), namun naik 12,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pajak menjadi komponen utama dengan kontribusi Rp652,49 triliun atau 77,34 persen dari total pendapatan.
Belanja negara juga menunjukkan akselerasi. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp177,45 triliun atau 56,17 persen dari pagu, meningkat 5,31 persen secara tahunan. Peningkatan ini disebabkan oleh pembayaran gaji dan tunjangan, termasuk THR dan gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.
Belanja bantuan sosial pun cukup besar, mencapai Rp77,43 triliun atau 57,81 persen dari pagu, yang sebagian besar diserap oleh jaminan sosial Rp40,16 triliun dan perlindungan sosial Rp35,76 triliun.
Meski begitu, kondisi ekonomi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari dalam negeri maupun global. Ketidakpastian akibat kebijakan moneter negara maju, konflik geopolitik, serta penurunan harga komoditas memengaruhi neraca perdagangan.
Risiko utama yang diantisipasi pemerintah antara lain adalah inflasi bahan pangan dan energi yang masih fluktuatif, potensi perlambatan investasi, serta kerentanan terhadap tekanan eksternal.
Comments