Fasilitas Umum Rusak Imbas Kericuhan Demo, Jusuf Kalla Ingatkan itu Dibangun dari Pajak Rakyat
Pajak.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) prihatin terhadap gelombang demonstrasi di sejumlah wilayah di Tanah Air yang berimbas pada perusakan fasilitas umum yang anarkistis. Ia mengingatkan bahwa seluruh fasilitas umum itu dibangun dari pajak rakyat.
“Saya juga sedih melihat perkembangan hari ini. Banyak perusakan fasilitas masyarakat yang tentu merugikan kita semua. Demonya didengar presiden dan pemerintah, tapi jangan kita menambah masalah dengan merusak negara yang semuanya dibayar dengan pajak oleh kita semua,” ujar Jusuf Kalla, dikutip Pajak.com (2/9/25).
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kerusakan fasilitas publik akan menambah beban keuangan negara. Karena perbaikan kerusakan tersebut akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang mayoritas bersumber dari pajak rakyat.
“Kalau kita rusak sendiri, yang rugi ya masyarakat lagi. Karena nanti uang pajak yang seharusnya untuk program lain, terpaksa dipakai untuk memperbaiki kerusakan,” tegas Jusuf Kalla.
Secara parsial, ia mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah efisien untuk menjawab keresahan publik. Menurutnya, Prabowo Subianto harus melakukan koreksi internal, terutama pada sikap dan kinerja pejabat publik.
“Pemerintah juga harus bertindak efisien. Karena koreksi masyarakat itu menyangkut perilaku pejabat. Perilaku DPR [Dewan Perwakilan Rakyat] yang tidak sesuai dengan masyarakat itu harus dikoreksi,” ujar Jusuf Kalla.
Ia pun mengajak semua pihak untuk menahan diri dan menjaga kondisi tetap terkendali di tengah aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah. Demonstrasi yang meluas dan berakhir ricuh akan berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat Indonesia.
Di sisi lain, ia memahami kemarahan yang dirasakan masyarakat yang bermula persoalan tuntutan perbaikan ekonomi, kenaikan tunjangan dan arogansi anggota DPR, hingga berimbas pada tuntutan keadilan wafatnya pengemudi ojek on-line (ojol) Affan Kurniawan akibat ditabrak oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob.
“Kita semua yang merasa kehilangan atas tewasnya Affan Kurniawan. Namun, dia mengingatkan kerusuhan bisa menimbulkan masalah baru. Apabila kota begini terus, maka pekerjaannya akan masalah, bisa menimbulkan pendapatan akan berkurang dan tentu akan berakibat pada kehidupan,” ujar Jusuf Kalla.
Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa total kerugian dari perusakan fasilitas umum di Jakarta di tengah demonstrasi ditaksir mencapai Rp55 miliar.
Ia memerinci, kerusakan tersebut meliputi fasilitas di mass rapid transportation (MRT) sebesar Rp3,3 miliar, kerusakan halte Transjakarta Rp41,6 miliar, serta kerusakan closed circuit television (CCTV) dan infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar. Pramono menyebut, anggaran perbaikan infrastruktur tersebut bersumber dari dana kontijensi atau dana cadangan yang disisihkan dalam APBD.
“Untuk penggunaan anggaran, tadi sudah hadir kepala Kejati [Kejaksaan Tinggi]. Kami sudah meminta izin kepada Kajati untuk dilakukan pendampingan. Tentunya untuk itu [perbaikan fasilitas umum yang rusak] yang digunakan adalah dana kontingensi,” kata Pramono kepada awak media, (1/9/25).
Comments