Direktorat Jenderal Pajak baru saja menerbitkan peraturan terbaru yang mengubah tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. PER-16/PJ/2025 ini merupakan perubahan dari PER-6/PJ/2021 yang bertujuan memberikan kepastian hukum lebih baik dalam pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Apa yang Berubah?
Ketentuan dalam PER-6/PJ/2021 belum menampung kebutuhan penyesuaian tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Hal ini membuat perlu adanya penyesuaian untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terhadap berbagai kategori wajib pajak.
PER-16/PJ/2025 disusun khusus untuk mengubah PER-6/PJ/2021 agar memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif. Peraturan ini mencakup beberapa kategori wajib pajak, yaitu Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Selain itu, Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah juga mendapat pengaturan khusus.
Pajak Masukan yang Diakui
Salah satu poin penting dalam PER-16/PJ/2025 adalah pengaturan terkait Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak. Pajak Masukan yang dimaksud adalah yang telah dikreditkan dan tercantum dalam dokumen tertentu.
Faktur Pajak yang telah diunggah ke sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak serta telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan.
Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang telah dibuat oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah tervalidasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak serta telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PKP yang membuat dokumen tersebut juga dapat diperhitungkan.
Dokumen pemberitahuan pabean impor yang telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen pemberitahuan pabean impor yang diunggah oleh Wajib Pajak pemohon yang mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara juga dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan.
Khusus untuk Karyawan Swasta
PER-16/PJ/2025 memberikan pengaturan khusus untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang berasal dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2024 yang menyatakan lebih bayar.
Peraturan ini juga mengatur tentang permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang berasal dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2024 yang menyatakan lebih bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi selain pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya.
Namun, jika terdapat kesalahan pencantuman PPh Pasal 21 terutang yang dikreditkan sehingga seharusnya tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak, tidak diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan diberitahukan kepada Wajib Pajak Pemohon, dan tidak ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Kalau Ada Kesalahan
Peraturan ini juga mengatur penanganan jika terdapat kesalahan pencantuman PPh Pasal 21 terutang yang dikreditkan sehingga seharusnya tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak. Dalam kondisi ini, akan dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak.
Konsekuensinya, tidak akan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan diberitahukan kepada Wajib Pajak Pemohon. Selain itu, tidak akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Era Digital Perpajakan
PER-16/PJ/2025 menunjukkan komitmen DJP dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses administrasi perpajakan. Pengakuan terhadap dokumen yang telah diunggah dan tervalidasi dalam sistem administrasi DJP menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga memberikan kepastian hukum.
Integrasi dengan sistem pabean juga menunjukkan sinergi antar-instansi pemerintah dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada wajib pajak, khususnya dalam hal pertukaran data elektronik. Hal ini memungkinkan proses yang lebih cepat dan akurat dalam penanganan pengembalian pajak.
Apa Manfaatnya?
Dengan adanya PER-16/PJ/2025, wajib pajak mendapat kepastian yang lebih jelas mengenai dokumen-dokumen yang dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan dalam pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Bagi wajib pajak orang pribadi, terutama karyawan swasta, peraturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai syarat dan ketentuan pengajuan pengembalian pendahuluan dari SPT Tahunan PPh 2024. Pengaturan mengenai penanganan kesalahan juga memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak agar tidak mengalami kerugian akibat kesalahan administratif.
PER-16/PJ/2025 diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap sistem perpajakan Indonesia. Kepastian hukum dalam proses pengembalian pajak akan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dan meningkatkan iklim investasi. Efisiensi proses administrasi melalui sistem digital juga akan mengurangi biaya kepatuhan bagi dunia usaha.
Untuk bisa memanfaatkan peraturan ini secara maksimal, wajib pajak perlu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Pastikan semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam PER-16/PJ/2025.
Wajib pajak juga disarankan untuk memanfaatkan sistem elektronik yang telah disediakan oleh DJP dan tetap mengikuti perkembangan regulasi perpajakan terkini. PER-16/PJ/2025 merupakan langkah positif dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kepastian hukum lebih baik bagi wajib pajak.
Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
*)Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan redaksi Pajak.com. Pajak.com tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian, tuntutan, atau konsekuensi lain yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini.
Comments