Pajak.com, Jakarta – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebutkan, sepanjang semester I-2021 (Januari-Juni) realisasi investasi tercatat sebesar Rp 442,8 triliun atau 49,2 persen dari target investasi 2021, yakni senilai Rp 900 triliun.
Secara rinci, realisasi investasi kuartal II-2021 sebesar Rp 223 triliun atau naik 1,5 persen dari kuartal sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kinerja kuartal II-2020, capaian itu tumbuh 16,2 persen dari Rp 191,9 triliun. Pada kuartal II-2021, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 106,2 triliun atau 47,6 persen. Sementara untuk penanaman modal asing (PMA) realisasinya mencapai Rp 116,8 triliun atau tumbuh 52,4 persen. Realisasi investasi itu mampu menyerap sebanyak 311.922 tenaga kerja.
“PMA dan PMDN masih stabil. Urusan Covid-19 sampai kuartal II-2021 PMA masih oke. Kita lihat PMA kita tumbuh 52,4 persen, mengindikasikan bahwa dunia itu sudah mulai merasakan pola perubahan pola regulasi atau manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Angka ini kami dapat mempertanggungjawabkan, diperdebatkan, sampai di mana pun. Karena ini laporan perusahaan yang disampaikan kepada kami—proyek investasinya di mana, apa jenis proyeknya. Semua data dapat dipertanggungjawabkan,” kata Bahlil dalam konferensi pers virtual bertajuk Realisasi Investasi Triwulan II-2021, Selasa (27/7/2021).
Namun, Bahlil mengakui, situasinya akan lebih berat pada kuartal III-2021. Mengingat adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang terus diperpanjang.
“Harus saya akui, kuartal III tantangannya besar. Kita mengalami kasus COVID-19 tinggi sekali. Apakah akan revisi target? Sampai sekarang saya belum terpikir. Kasih kami waktu untuk bekerja,” kata Bahlil.
Menurut eks Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini, yang paling penting Kementerian Investasi tetap kukuh menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong investasi yang inklusif. Artinya, tidak hanya mengurus investasi besar saja, melainkan juga mendorong keterlibatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
“Karena itu kami konsisten untuk menjalankan hal pembagian investasi untuk Jawa dan luar Jawa juga cenderung merata. Investasi di luar Jawa mencapai Rp 113,8 triliun atau 51 persen dan Jawa lebih rendah yaitu Rp 109,2 triliun atau 49 persen,” sebut Bahlil.
Di sisi lain, pihaknya juga harus mendorong investasi yang memiliki nilai tambah dan instrumennya adalah sektor industri. Bahlil pun lantas mengelaborasi realisasi investasi per sektornya. Pertama, sektor perumahan kawasan industri dan perkantoran mencatatkan investasi sebesar Rp 31,3 triliun. Kedua, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp 29,7 triliun. Ketiga, transportasi gudang dan telekomunikasi Rp 27,9 triliun. Keempat, listrik, gas, dan air sebesar Rp 24,1 triliun. Kelima, pertambangan mencapai Rp 20,3 triliun
“Memang harus diakui sektor pertambangan adalah prioritas kami. Kami dorong betul-betul, termasuk didalamnya membangun nikel untuk menjadi basis baterai di Indonesia,” jelasnya.
