Pajak.com, Surabaya – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkoordinasi secara langsung dengan pemda (pemerintah daerah) di Jatim (Jawa Timur), yakni Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Pertemuan yang berlangsung di Surabaya itu bertujuan untuk menyusun rencana percepatan penerapan UU (Undang-Undang) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Bahlil mengatakan, kolaborasi antara BKPM dan pemda Jatim dalam rangka penerapan UU Cipta Kerja ini menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadirkan investasi yang optimal di Jawa Timur. Terlebih, Bahlil melihat adanya potensi besar di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Timur.
“Ternyata setelah saya berdiskusi, 40 persen lebih PDB (produk domestik bruto) dari Jawa Timur ada di tiga wilayah ini. Apalagi kita ini anak-anak muda. Saya punya keyakinan ke depan, kita akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Saya akan mencoba mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka bagaimana meningkatkan investasi. Tujuannya adalah penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi,” jelas Bahlil, dalam keterangan tertulis, yang diterima Pajak.com.
Dalam catatan BKPM, sepanjang tahun 2020 realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama se nasional, yaitu mencapai Rp 55,66 triliun dengan total 15.562 proyek investasi, sedangkan penanaman modal asing (PMA) sebesar 1,57 miliar dollar AS dengan total 4.059 proyek investasi.
Secara spesifik, realisasi investasi PMDN di Kota Surabaya sebesar Rp 15,82 triliun (3.463 proyek investasi) dan PMA sebesar 69,81 juta dollar AS (1.065 proyek investasi). Kemudian, realisasi investasi PMDN di Kabupaten Gresik sebesar Rp 14,41 triliun (1.531 proyek investasi) dan PMA sebesar 141,70 juta dollar AS (631 proyek investasi). Lalu, realisasi investasi PMDN di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 5,41 triliun (1.985 proyek investasi) dan PMA sebesar 96,66 juta dollar AS (524 proyek investasi).
Demi meningkatkan realisasi investasi, Bahlil berencana menggelar rapat koordinasi (Rakor) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Jawa Timur di Kota Surabaya pada bulan April 2021 mendatang. Ia optimistis dengan kepemimpinan dan komitmen dari wali kota dan bupati, kemajuan daerah akan cepat terealisasi. “Melalui rakor itu pemerintah dapat melakukan pemetaan potensi investasi yang ada di Jawa Timur,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengapresiasi kunjungan Kepala BKPM. Menurutnya, investasi di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo merupakan satu rangkaian zona yang tidak bisa dipisahkan.
“Rakor di Surabaya itu untuk memastikan dan memetakan investasi mudah masuk ke tempat kami. Yang kedua, distribusinya juga bisa kami lakukan pemetaannya setiap daerah seperti apa,” kata Eri.
