Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp2.602,3 Triliun pada 2025, atau 96,3 Persen dari Target
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun atau setara 96,3 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pada awal 2025 pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun yang berasal dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer ke daerah. Kebijakan tersebut sebelumnya dikenal sebagai blokir anggaran.
“Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.602,3 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com pada Jumat (9/1/26).
Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak menyentuh belanja pegawai, operasional dasar kementerian dan lembaga, serta belanja bantuan sosial. Seiring berjalannya tahun anggaran, pemerintah kemudian membuka kembali sebagian anggaran yang diblokir tersebut.
“Dan yang dibuka kembali adalah sekitar Rp206,4 triliun dari Rp306,7 tersebut supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan,” jelasnya.
Dengan pembukaan kembali sebagian anggaran serta adanya tambahan belanja, pagu belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Namun, realisasi belanja tercatat Rp2.602,3 triliun atau sekitar Rp100 triliun lebih rendah dari pagu akibat kebijakan efisiensi yang tetap dijaga.
Dari sisi pelaksanaan belanja K/L, realisasi sementara hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp1.500,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen dibandingkan 2024. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja barang tercatat sebesar Rp564,9 triliun atau tumbuh 8,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja ini digunakan sebagai stimulus APBN untuk mendorong aktivitas ekonomi, termasuk pembelian barang produksi dalam negeri. Di dalamnya mencakup penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), operasional layanan pendidikan, subsidi biodiesel, program makan bergizi gratis (MBG), bantuan subsidi upah, serta berbagai program lainnya.
Sementara itu, belanja modal pada 2025 mencapai Rp427,5 triliun atau meningkat 20,3 persen dibandingkan 2024. Suahasil menjelaskan bahwa belanja modal umumnya membutuhkan proses lelang dan pengadaan yang memerlukan waktu, sehingga realisasinya lebih besar pada semester II dibandingkan semester I.
Belanja bantuan sosial juga menunjukkan peningkatan signifikan. Sepanjang 2025, belanja bansos tercatat Rp186,6 triliun atau tumbuh 20,5 persen. Peningkatan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah, termasuk stimulus ekonomi yang disalurkan melalui skema bantuan sosial.
Di sisi lain, belanja pegawai K/L mencapai Rp321,3 triliun atau tumbuh 10,1 persen. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pegawai yang menerima gaji dari APBN. Pembayaran pensiun juga berjalan sesuai rencana dengan realisasi Rp166,5 triliun atau tumbuh 3,7 persen.
Comments