Purbaya Ancam Tarik Anggaran FLPP untuk Rumah Subsidi jika Realisasi Subsidi KPR Tak Sampai 100 Persen
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menarik kembali anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi apabila realisasi subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak mencapai 100 persen.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dana program rumah subsidi melalui skema FLPP mengendap tanpa dimanfaatkan.
“Kalau uangnya enggak dipakai, saya akan ambil dan akan disebarkan ke program-program yang lebih siap,” tegas Purbaya di Cileungsi, Bogor, dikutip Pajak.com pada Selasa (30/9/25).
Ia menambahkan, langkah ini dilakukan agar setiap rupiah yang dialokasikan negara dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian. “Saya akan sebarkan ke program-program yang lebih siap, sehingga dampak ekonomi dari uang yang ada itu lebih besar dibanding kalau uangnya nongkrong,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya tetap optimistis bahwa realisasi subsidi KPR FLPP akan mencapai target. Ia percaya, Kementerian Perumahan di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait mampu mempercepat penyaluran program tersebut.
“Namun saya yakin menteri perumahan akan percepat semuanya. Karena mereka tahu kalau uangnya enggak dipakai saya akan ambil,” kata Purbaya.
Adapun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp18,77 triliun dengan target penyaluran 220.000 unit rumah pada 2025. Anggaran tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah.
Sejak pertama kali digulirkan pada 2010 hingga 2024, program FLPP telah menyalurkan 1.598.879 unit rumah dengan nilai Rp151,22 triliun. Tahun ini, pemerintah juga menyiapkan tambahan alokasi untuk memperluas jangkauan subsidi perumahan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa penyaluran FLPP berjalan positif. Hingga 24 September 2025, realisasi penyaluran KPR FLPP sudah mencapai 180.126 unit atau 51,46 persen dari target, dengan nilai sekitar Rp22,35 triliun.
“Melihat capaian ini, saya optimistis target 350.000 unit rumah subsidi akan tercapai di akhir tahun 2025. BP Tapera bersama seluruh pemangku kepentingan telah melakukan berbagai langkah percepatan dalam penyaluran pembiayaan FLPP,” ujar Heru beberapa waktu lalu.
Program FLPP pada 2025 melibatkan 38 bank penyalur dan 7.354 pengembang rumah subsidi. Dari sisi wilayah, penyaluran tersebar di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota, dengan Jawa Barat menjadi kontributor tertinggi yakni 41.243 unit. Jawa Tengah menyusul dengan 15.665 unit, Sulawesi Selatan 14.463 unit, serta Banten 12.216 unit.
Bank BTN mendominasi penyaluran dengan 90.923 unit, disusul BTN Syariah 36.589 unit, dan BRI 17.373 unit. Sementara di kalangan pengembang, Real Estat Indonesia (REI) menjadi penyumbang terbesar dengan 75.141 unit, diikuti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) 54.409 unit, HIMPERRA 24.465 unit, ASPRUMNAS 5.944 unit, dan APERNAS 5.822 unit.
Comments