Puan Pinjam Istilah Prabowo “Serakahnomics” untuk Menjuluki Pebisnis Judol hingga Tambang Ilegal
Pajak.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminjam istilah Presiden Prabowo Subianto, yakni serakahnomics, untuk menjuluki pengusaha yang melakukan bisnis ilegal, seperti judi on-line (judol), narkoba, penyelundupan, hingga tambang ilegal. Hal tersebut disampaikan Puan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Indonesia dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada (15/8/25).
“Di satu sisi, rakyat kita, dengan segala keterbatasannya, memiliki etos kerja yang luar biasa. Petani, nelayan, buruh, guru, ojek on-line, TNI, Polri, ASN, tenaga kesehatan di pelosok-pelosok negeri—mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah. Di sisi lain, kita menghadapi kenyataan pahit. Sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif. Presiden Prabowo Subianto menyebutnya dengan istilah tajam, serakahnomics,” ujar Puan, dikutip Pajak.com, (15/8/25).
Menurutnya, serakahnomics merupakan sebuah perilaku serakah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keuntungan para perusak itu sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban. Puan menegaskan bahwa perilaku serakahnomics merupakan persoalan serius yang harus dihadapi bersama.
“Kita memerlukan pondasi kedaulatan, kemandirian, dan kebangsaan, agar kita mampu berdiri tegak di tengah perubahan dunia tanpa kehilangan cita-cita dan jati diri bangsa. Pondasi kedaulatan tidak hanya berarti menjaga batas wilayah, tetapi juga memastikan arah kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional ditentukan secara mandiri,” ujarnya.
Puan juga mengingatkan agar Indonesia bisa menempatkan diri secara strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai internasional. Dalam dunia multipolar saat ini, Indonesia harus mampu memperjuangkan keadilan lingkungan, ekonomi, geopolitik, perdagangan global, hingga tata kelola dunia yang lebih adil.
“Memperkuat pondasi kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan membangun kekuatan domestik agar tidak rapuh menghadapi tekanan eksternal. Kemandirian ini menuntut langkah nyata membangun kemandirian pangan, energi, manufaktur, dan teknologi strategis. Kemandirian nasional bukan sekadar soal infrastruktur dan modal, tetapi juga kualitas manusia yang menggerakkannya,” jelasnya.
Oleh karena itu, investasi pada pendidikan, penguasaan teknologi, dan pembangunan karakter bangsa menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kemandirian. Secara simultan, Indonesia juga perlu menjalankan transformasi ekonomi dan keadilan sosial yang nyata, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, serta kerja kolektif dalam mewujudkan transformasi nasional.
“Dengan kebersamaan dan tekad bulat, kita yakin bahwa kita mampu memperkuat pondasi nasional yang akan menjadi kekuatan, demi mewujudkan Indonesia yang adil, maju, dan berdaulat,” pungkas Puan.
Comments