Pemerintah Tarik Utang Baru Rp463,7 Triliun hingga Akhir Agustus 2025
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menarik utang baru senilai Rp463,7 triliun hingga akhir Agustus 2025. Realisasi tersebut setara 59,8 persen dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp775,9 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari pagu yang telah ditetapkan.
“Dari segi pembiayaan sampai dengan realisasi sampai dengan 31 Agustus realisasinya adalah Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari target APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA, dikutip Pajak.com pada Rabu (24/9/25).
Ia merinci bahwa capaian ini bersumber dari dua komponen utama, yaitu pembiayaan utang dan pembiayaan non utang. Dari sisi utang, pemerintah telah menarik pinjaman baru senilai Rp463,7 triliun. Sementara itu, pembiayaan non utang justru mencatatkan posisi negatif Rp38 triliun atau baru terealisasi 23,8 persen dari pagu APBN.
Adapun pemerintah menegaskan strategi pembiayaan tetap berada on track dengan berbagai langkah mitigasi risiko. Beberapa di antaranya adalah pengadaan pembiayaan utang secara hati-hati, fleksibel, oportunistik, dan terukur. Strategi ini mencakup aspek timing, sizing, instrument, maupun currency mix.
Selain itu, pemerintah juga melaksanakan kebijakan prefunding, menyiapkan cash buffer yang memadai, serta menjalankan active cash & debt management. Dengan demikian, Thomas menilai bahwa hingga saat ini pembiayaan anggaran terkendali dan tetap antisipatif di tengah dinamika pasar keuangan global.
Dalam kesempatan tersebut, Thomas turut menyampaikan perkembangan realisasi pembiayaan investasi hingga 31 Agustus 2025. Ia menguraikan bahwa pemerintah telah mencairkan dana senilai Rp42,7 triliun yang dialokasikan untuk tiga program prioritas, yakni sektor perumahan, ketahanan pangan, serta kerja sama internasional.
Pada sektor perumahan, pemerintah pada 2025 menyiapkan anggaran Rp35,2 triliun dengan target pembangunan 350 ribu unit rumah. Sampai akhir Agustus, realisasi telah mencapai Rp18,77 triliun dengan output 163.831 unit rumah, atau senilai Rp20,32 triliun.
Dari sisi distribusi, penyaluran tertinggi tercatat di Jawa Barat, disusul Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan Jawa Timur.
Sementara itu, untuk mendukung ketahanan pangan melalui Perum Bulog, pemerintah mengalokasikan Rp22,07 triliun. Hingga Agustus, dana yang terserap mencapai Rp16,57 triliun yang digunakan untuk pembelian 488,9 ribu ton beras dan 1,64 juta ton gabah langsung dari petani.
Tidak hanya itu, pada 21 Agustus pemerintah juga menyalurkan tambahan Rp5,5 triliun guna mendukung pengadaan jagung, sebagai langkah menjaga stabilitas harga pakan dan bahan makanan.
Comments