Pemerintah Bakal Dorong Reformasi Perizinan dan Pangkas Beban Bonus Manajemen BUMN
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah akan mendorong reformasi besar dalam sistem perizinan serta memangkas beban anggaran dari pemberian tantiem dan bonus kepada manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/25).
Dalam laporan tersebut, Rosan menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi melalui pembatasan pemberian tantiem dan bonus kepada jajaran komisaris dan direksi BUMN mampu menghasilkan potensi penghematan yang signifikan.
“Untuk memberi tahu bahwa penghematannya itu, dari yang kita lakukan itu conservatively sekitar Rp8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap,” ungkap Rosan dalam kepada awak media, dikutip Pajak.com pada Kamis (7/8/25).
Ia juga menambahkan, penghematan ini dilakukan melalui penerbitan surat edaran yang mengatur pemberian tantiem dan bonus hanya kepada manajemen yang memang berhak, sesuai kinerja masing-masing perusahaan.
“Saya hanya melaporkan penghematan yang kita lakukan dari surat yang kami terbitkan, yang terhadap tantiem dan bonus untuk board of commissioners atau komisaris, dan juga untuk direksi yang berhak mendapatkan, manajemen yang berhak mendapatkan tantiem atau bonus sesuai dengan kinerja perusahaannya,” jelasnya.
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan dan penyederhanaan proses perizinan. Rosan memaparkan bahwa regulasi baru yang mendukung akselerasi layanan perizinan sudah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
“Alhamdulillah, PP-nya (Peraturan Pemerintahnya) baru saja keluar. Jadi untuk semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan, apabila sudah sesuai jangka waktunya dan tidak ada tanggapan kembali ke kami, maka otomatis perizinan akan kami keluarkan,” katanya.
Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kepastian waktu layanan dan memotong hambatan birokrasi dalam urusan perizinan, yang kerap kali menjadi keluhan pelaku usaha. Prabowo bahkan menegaskan agar seluruh kementerian atau lembaga yang belum terintegrasi penuh dengan sistem perizinan Kementerian Investasi untuk segera menyesuaikan diri.
“Jadi itu juga memberikan kepastian waktu, itu juga tadi diminta untuk semua kementerian yang belum terintegrasi secara full ke kami, untuk segera ditindaklanjuti karena PP-nya itu sudah baru saja keluar,” tutup Rosan.
Comments