Pemerintah Tarik Utang Baru Rp185,3 Triliun hingga Februari 2026
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik utang baru sebesar Rp185,3 triliun hingga Februari 2026. Nilai tersebut setara dengan 22,3 persen dari target penarikan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sebesar Rp832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa realisasi pembiayaan APBN tahun 2026 masih berjalan sesuai rencana. Pemerintah menerapkan strategi pembiayaan yang bersifat antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas negara tetap memadai sekaligus menjaga fleksibilitas dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global.
“Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif, yaitu untuk memastikan ketersediaan kas tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi,” ungkap Juda dalam Konferensi Pers APBN KiTA, dikutip Pajak.com pada Kamis (12/3/2026).
Hingga 28 Februari 2026, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp164,2 triliun atau sekitar 23,5 persen dari target APBN tahun ini. Jumlah tersebut terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp185,3 triliun, sementara pembiayaan nonutang tercatat negatif Rp21,1 triliun.
Sebagian besar pembiayaan utang masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar keuangan. Tingginya minat investor tecermin dari bid to cover ratio Surat Utang Negara (SUN) yang tetap terjaga di atas dua kali. Sementara itu, untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), rasio tersebut bahkan mencapai 3,1 kali dan tercatat lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Juda, kondisi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia masih kuat meskipun pasar keuangan global menghadapi ketidakpastian.
“Ini juga menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian kita masih terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global yang sangat penuh dengan ketidakpastian,” jelasnya.
Minat investor asing terhadap SBN juga tetap solid. Bid to cover ratio investor asing untuk SUN tercatat sebesar 2,4 kali, sedangkan untuk SBSN mencapai 2,8 kali. Angka tersebut bahkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu.
Selain melalui pasar domestik, pemerintah juga melakukan penerbitan SBN di pasar global pada Februari 2026 melalui obligasi dalam dua mata uang, yakni renminbi (CNH) dan euro.
Di tengah kondisi pasar global yang masih volatile, imbal hasil SBN tercatat mengalami kenaikan sekitar 55 basis poin secara year to date. Kondisi tersebut turut menyebabkan pelebaran spread yield SBN terhadap US Treasury. Per 6 Maret 2026, spread SBN tenor 10 tahun terhadap US Treasury berada di kisaran 243 basis poin.
Meski demikian, pemerintah menilai posisi tersebut masih kompetitif. Juda menegaskan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta otoritas terkait akan terus memantau perkembangan pasar keuangan guna menjaga stabilitas.
“Posisi spread Indonesia masih berada pada level yang kompetitif. Pemerintah bersama BI, OJK, dan pihak terkait akan terus memantau perkembangan tersebut untuk memastikan stabilitas pasar keuangan domestik,” pungkasnya.
Comments