BBM Subsidi Tidak Naik, Pemerintah Pastikan Kondisi Fiskal Indonesia Tetap Terjaga
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak akan naik di tengah tekanan global, sekaligus menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga dan terkendali hingga kuartal I-2026.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa kebijakan menjaga harga BBM subsidi menjadi langkah utama pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian global akibat tensi geopolitik dan kenaikan harga minyak dunia, strategi ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan menahan laju inflasi.
“Resepnya adalah pertama, kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita naikkan. Yang kedua, dari sisi eksternal sebenarnya ada natural hedge,” ujar Juda di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Pajak.com pada Rabu (8/4/2026).
Selain menjaga harga BBM subsidi, pemerintah juga memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap solid. Hingga kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan berada di kisaran 5,4 hingga 6 persen.
Kinerja tersebut didorong oleh konsumsi domestik yang tetap kuat, serta peningkatan ekspor komoditas unggulan seperti batu bara dan crude palm oil (CPO), yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi fiskal, penerimaan pajak dan belanja negara menunjukkan tren positif. Pemerintah mampu menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas aman 3 persen, meskipun terdapat peningkatan belanja subsidi akibat kebijakan penahanan harga BBM.
“Karena belanja subsidinya naik, ini kita kelola supaya belanja yang lain lebih efisien tapi tetap efektif untuk mendorong program-program prioritas. Ada ruang-ruang untuk efisiensi. Inilah yang kita kelola sehingga overall APBN kita masih bisa kita jaga di bawah 3 persen budget defisitnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Juda menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah telah melalui perhitungan yang matang. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Ia juga menyoroti pentingnya sikap adaptif serta koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam merespons perubahan kondisi global. Selain itu, komunikasi yang transparan dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Apa yang kami sampaikan ini di fiskal ini adalah based on perhitungan-perhitungan detail. Jadi ini memang sebuah masukan dan tentu saja komunikasi terus harus kita lakukan dari hari ke hari,” pungkasnya.
Comments