Luhut Puji Menkeu Purbaya Usai Guyur Rp200 Triliun ke Bank Himbara
Pajak.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengguyur Rp200 triliun ke perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah cerdas untuk menjaga likuiditas dan memperkuat daya dorong perekonomian nasional di tengah kondisi global yang tidak menentu.
Menurut Luhut, kondisi dalam negeri memang masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, ia menegaskan bahwa secara keseluruhan, kinerja ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam negeri bagaimana? Tentu banyak masalah yang harus kita selesaikan. Tapi overall menurut saya di sana-sini kurang. Kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang bagus,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, dikutip Pajak.com pada Jumat (17/10/25).
Luhut menilai, capaian ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo masih tergolong baik meski diwarnai dinamika. Ia mencontohkan kondisi serupa yang pernah terjadi di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Kita juga melihat di tengah ketidakpastian itu, Indonesia juga masih menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil pada tahun pertama Presiden Prabowo. Itu kita tidak bisa pungkiri. Memang kemudian ada masalah di sana-sini, ya pastilah juga saya merasakan waktu zamannya Pak Jokowi, tahun pertama 2015 itu juga banyak masalah,” katanya.
Ia menekankan bahwa kondisi ekonomi saat ini tergolong sehat, dengan inflasi yang masih terkendali dan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen.
Luhut juga mengungkapkan kekagumannya terhadap strategi fiskal Purbaya. Ia menyebut bahwa pendekatan sang Menkeu yang mendorong perputaran uang di pasar menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan.
“Dari dulu waktu saya kepala staf presiden, beliau ini [Purbaya] juga sebagai deputi saya, selalu polanya di situ,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan fiskal yang diterapkan Purbaya terbukti efektif melalui kebijakan penempatan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan, yang dinilai sebagai langkah strategis untuk menggerakkan perekonomian dan memperkuat likuiditas pasar.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan terhadap kritik dalam menyusun kebijakan ekonomi. Menurutnya, setiap kebijakan harus disertai dengan solusi dan data yang kuat.
“Semua harus di dalam teamwork, dan semua dengan keahlian masing-masing, dan kita mau mendengar apa yang kurang, apa yang harus dilakukan. Dan jangan kita juga memberikan masalah saja, kita juga cari jalan keluarnya,” jelasnya.
Sebagai informasi, Kemenkeu sebelumnya telah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang semula tersimpan di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara. Kelima bank tersebut meliputi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).
Rinciannya, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN memperoleh Rp25 triliun, sedangkan BSI mendapatkan Rp10 triliun.
Comments