Pajak.com, Bogor – Setelah rebound di tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan akselerasi program pada tahun 2022 ini. Tak tanggung-tanggung, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti mematok angka sebesar Rp 8,98 triliun untuk pembiayaan usaha di sepanjang tahun ini.
Menurutnya, melalui program Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA), KKP akan menempatkan Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP) di sejumlah lokasi prioritas. Mulai dari Kampung Budidaya di Kabupaten Pati, Gresik, Kupang, Pasaman Barat, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan Lombok Timur, serta lokasi pengembangan klaster daya saing di Kabupaten Sambas, Konawe Selatan, dan Ogan Komering Ilir.
“Saya yakin, dengan pendampingan TPUKP dan Dinas KP di 34 provinsi, target ini dapat tercapai bahkan bisa terealisasi hingga dua digit atau mencapai target optimis sebesar Rp 10 triliun,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (15/02).
Artati memaparkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor KP pada tahun 2021 mencapai Rp 8,05 triliun dan telah disalurkan kepada 231.329 pelaku usaha. Sementara berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, TPUKP turut berperan dalam penyaluran pembiayaan kepada 1.771 pelaku usaha dengan realisasi sebesar Rp 43,61 miliar, serta pendataan dan pembinaan kepada 4.889 pelaku usaha sekaligus calon debitur potensial.
Ia pun meminta agar prestasi ini dapat terus ditingkatkan agar kehadiran TPUKP semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya cukup berbangga dan optimistis dengan upaya pendampingan dan fasilitasi akses pembiayaan yang telah dilakukan oleh TPUKP,” imbuhnya.
Artati menjelaskan bahwa TPUKP memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan investasi dan keberlanjutan usaha. Terlebih, mereka bisa memfasilitasi kebutuhan terkait informasi investasi, perizinan usaha, kemitraan, pengembangan kelembagaan, serta fasilitasi akses pembiayaan.
“78 TPUKP yang tersebar di 34 provinsi bertugas melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dengan menjalankan layanan GISELA secara bergerak (mobile). Saya berharap, Dinas KP provinsi melalui kelompok kerja (Pokja) GISELA dan TPUKP dapat bersinergi mendukung pelaksanaan program-program prioritas KKP,” jelasnya.
Sebagai informasi, dalam mendukung pelaksanaan program GISELA, Ditjen PDSPKP juga telah melakukan penguatan kelembagaan di daerah melalui pembentukan Pokja GISELA pada 34 Dinas KP provinsi. Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan sektor KP. Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono juga mendorong jajarannya agar proses pencairan pinjaman usaha dapat dilakukan secara lebih cepat agar para pelaku usaha sektor KP segera dapat merasakan manfaatnya.
