Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui sinergi lintas kementerian/lembaga menyatakan siap menyukseskan penyelenggaraan Presidensi Group of 20 (G20) yang akan diselenggarakan pada tahun 2022. Pada pertemuan Jalur Sherpa yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri, misalnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan akan berfokus pada pembahasan area kerja sama non-keuangan.
Hal itu meliputi bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, energi, lingkungan dan perubahan iklim, pertanian, ekonomi digital, antikorupsi, perdagangan-investasi-industri, serta pariwisata dan pemberdayaan perempuan. Di jalur ini, akan terdapat 11 Kelompok Kerja (Working Group) dan 1 kelompok inisiatif yang diampu berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pertemuan non-pemerintah atau Engagement Group.
“Inklusivitas adalah kata kunci Presidensi G20 Indonesia. Indonesia tidak hanya akan memerhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia,” kata Retno.
Berkaca ketika Indonesia menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB beberapa waktu yang lalu, lanjut Retno, Indonesia kerap kali menjembatani berbagai kepentingan negara berkembang ke forum internasional. Hal ini menurut dia akan terus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia ketika secara resmi ditunjuk untuk memegang Presidensi G20.
“Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia Afrika dan Amerika Latin termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha, dan parlemen,” ujarnya.
Sementara di area Finance Track (Jalur Keuangan) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Sentral, pembahasan akan berfokus pada isu makroekonomi, fiskal, moneter dan keuangan. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengemukakan, G20 memiliki peranan yang sangat strategis dalam membahas berbagai isu global yang dapat mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan.
Dari segi keanggotaan, G20 terdiri dari kombinasi negara maju dan berkembang—secara keseluruhan negara-negara G20 merupakan 66 persen populasi dunia yang menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.
“Prakarsa global G20 secara nyata diwujudkan dalam menangani tantangan global antara lain penanganan krisis, arsitektur keuangan internasional, perdagangan internasional, pengembangan infrastruktur, perpajakan internasional dan penguatan Global Partnership,” ucap bendahara negara ini.
Lebih lanjut, melalui tema “Pulih Bersama”, Sri Mulyani mengatakan negara-negara G20 ini akan membahas bagaimana strategi dan cara untuk dunia keluar dari pandemi.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan, untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia yang merata dan pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan berkelanjutan, maka Presidensi Indonesia akan mengangkat sejumlah agenda prioritas di Jalur Keuangan.
Pertama, bagaimana melindungi negara-negara berkembang dari efek limpahan yang ditimbulkan oleh normalisasi kebijakan di negara-negara maju. Kedua, bagaimana membantu berbagai sektor yang paling terdampak oleh pandemi melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Ketiga, prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral (Central Bank Digital Currency). Lalu, keempat bagaimana memperkuat sistem pembayaran untuk transaksi pembayaran lintas negara secara lebih cepat, murah, dan aman,” ungkap dia.
Kelima, bagaimana mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (sustainable finance), termasuk menangani risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Keenam, bagaimana mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketujuh, bagaimana mengembangkan sistem perpajakan internasional yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di era digital,” ujar Perry.
Sementara di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny Gerard Plate juga memastikan bahwa Panitia Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia telah melakukan persiapan logistik dan infrastruktur, untuk bersiap menerima tamu dunia.
“Kami mempersiapkan dukungan komunikasi dan teknologi termasuk diantaranya mengoordinasikan kegiatan bidang komunikasi dan media. Serta mengelola dan melaksanakan pelayanan informasi media dan jurnalis,” kata Johnny.
Begitu juga dari sisi keamanan penyelengaraan acara yang dikomandoi Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia bilang, selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang selalu sukses menggelar berbagai kegiatan konferensi skala internasional maupun kegiatan lainnya. Oleh karena itu, untuk melanjutkan citra baik Indonesia di mata dunia, maka TNI dan Polri akan mengamankan penyelenggaraan kegiatan ini dengan optimal.
“Kami siapkan untuk mengamankan pelaksanaan Presidensi G20 serta sudah bertekad untuk tidak memberikan toleransi atas munculnya ancaman dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Termasuk, imbuhnya, ancaman dari penyebaran wabah global COVID-19. Ia mengklaim, pemerintah saat ini telah menyiapkan sistem aplikasi yang dipergunakan dalam mengantisipasi penyebaran wabah ketika penyelenggaraan G20 berlangsung di tanah air dalam beberapa waktu ke depan.
