Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, urgensi pembahasan ekonomi biru dalam Presidensi G20 (Group of Twenty). Isu ekonomi biru juga meliputi karbon biru dan pengelolaan sampah laut. Indonesia siap bermitra dengan semua pihak untuk mewujudkan ekosistem laut yang berkelanjutan.
“Di tingkat global, Indonesia terus mendukung pengarusutamaan isu kelautan. Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat pentingnya ekonomi biru. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lingkungan laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia. Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut,” kata Presiden Jokowi dalam acara One Ocean Summit, yang disiarkan secara virtual, (11/2).
Indonesia memiliki komitmen mencapai target kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare pada tahun 2030. Jokowi mengungkapkan, sampai dengan tahun 2021, Indonesia telah berhasil mengimplementasikan seluas 28,1 juta hektare atau 86,5 persen.
Secara simultan, Indonesia berkomitmen mengurangi 70 persen sampah plastik laut pada tahun 2025. Greenpeace (Organisasi dunia berbasis lingkungan) memperkirakan, 12,7 juta ton plastik berakhir di laut setiap tahun. Akibatnya, sampah akan dimakan oleh ikan sehingga dapat menyebabkan kepunahan. Hal itu akan berdampak fatal karena ikan merupakan sumber protein terbaik yang dibutuhkan manusia.
“Berbagai upaya terus dijalankan, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik,” kata Jokowi.
Selain itu, ekosistem mangrove turut menjadi perhatian. Indonesia menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare hingga tahun 2024. Seperti diketahui, mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak untuk hewan tapi juga untuk manusia. Dengan demikian, manfaat rehabilitasi mangrove, yaitu mencegah erosi laut, mencegah katalis tanah dari laut, menjaga habitat ikan, menjaga kualitas air dan udara, menciptakan sektor pariwisata, dan sebagainya.
“Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, namun juga pada perubahan iklim,” kata Jokowi.
Ia memastikan, selama ini Indonesia telah berupaya melestarikan ekosistem laut, antara lain melalui kebijakan penangkapan ikan secara terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan berbasis teknologi.
“Para pemimpin. Pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Kami telah mengambil langkah terobosan, kebijakan penangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, serta pengembangan kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian komoditas bernilai ekonomi tinggi,” jelas Jokowi.
Sebelumnya, pada COP26 tahun 2021, bersama negara-negara Archipelagic and Island States Forum, Indonesia juga menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim. Indonesia yakin, dengan dukungan internasional, negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau kecil dapat menjadi bagian dari solusi.
Di tahun 2022, Indonesia menjadi pemegang Presidensi G20. Dalam Forum yang terdiri dari 19 negara dan 1 Uni Eropa dengan berkontribusi pada 80 persen produk domestik bruto (PDB) serta 75 persen perdagangan internasional ini Indonesia akan memperkuat pembahasan isu ekonomi biru.
