Indonesia Dapat Pendanaan Rp350 Triliun dari JETP untuk “Renewable Energy”
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan bahwa Indonesia memperoleh dukungan pendanaan besar mencapai Rp350 triliun dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dan memperkuat agenda transisi energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa transisi energi tidak hanya terkait sektor lingkungan, tetapi juga berperan strategis dalam mengakselerasi ekonomi hijau dan meningkatkan ketahanan energi nasional.
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan transisi energi sejalan dengan agenda pembangunan dalam Asta Cita, termasuk target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029 sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045.
”Komitmen JETP untuk Indonesia telah tumbuh dari 20 miliar dolar Amerika Serikat [AS] pada 2022 menjadi 21,4 miliar dolar AS, [pada 2025] yaitu 11,4 miliar dolar AS, publik dari IPG dan 10 miliar dolar AS dari GFANZ, ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Implementasi JETP, dikutip Pajak.com pada Senin (8/12/25).
Hingga November 2025, Indonesia telah memobilisasi pendanaan sebesar 3,1 miliar dolar AS melalui skema JETP. Selain itu, terdapat 5,5 miliar dolar AS yang sedang dalam proses negosiasi untuk berbagai proyek konkret energi terbarukan. Pemerintah Inggris (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) juga menyampaikan dua studi terkait Just Framework yang merinci langkah implementatif guna memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong inklusivitas dalam agenda transisi energi.
Dalam kesempatan itu, Airlangga turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang atas dukungannya melalui Sekretariat JETP, serta kepada seluruh anggota International Partners Group (IPG) yang turut membantu penyusunan JETP Progress Report 2025. Laporan tersebut kini memasuki tahap finalisasi dan akan menjadi dasar penting dalam memperkuat fase implementasi proyek transisi energi, yang selanjutnya dikoordinasikan melalui JETP Delivery Unit (JDU) di bawah kepemimpinan Pemerintah Jerman dan Jepang.
Lebih lanjut, dalam pipeline proyek transisi energi, pemerintah menyoroti dua inisiatif utama yang dinilai memiliki dampak signifikan dan menjadi perhatian mitra internasional, yaitu proyek Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) serta program dedieselisasi untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel. Kedua proyek tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, lembaga keuangan, dan mitra internasional agar dapat mencapai tahap implementasi yang optimal.
“Jadi ini adalah sebuah proyek komitmen yang besar dan itu tergantung kepada Indonesia dan Lintas Kementerian untuk mengakselerasikan. Jadi dengan demikian task force ini akan mempercepat, kita akan akselerasi JETP 2.0 agar dana yang tersedia ini betul-betul bisa mempercepat arahan Bapak Presiden Prabowo untuk mengakselerasi NDC di Indonesia,” pungkas Airlangga.
Comments