Gubernur BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,5 Persen pada 2025
Pajak.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai hingga 5,5 persen pada 2025, seiring menguatnya ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Perry menjelaskan bahwa Indonesia tetap menunjukkan performa positif sepanjang 2025 berkat sinergi kuat kebijakan fiskal dan moneter yang menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada pada kisaran 4,7 hingga 5,5 persen, dan diperkirakan meningkat lebih tinggi pada 2026 serta 2027, masing-masing pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen dan 5,1 hingga 5,9 persen. Proyeksi ini ditopang konsumsi domestik yang solid, peningkatan investasi, serta ekspor yang tetap baik meski ekonomi dunia melambat.
“Secara keseluruhan, kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2025 berkinerja baik, di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian perekonomian global,” kata Perry dalam acara PTBI, dikutip Pajak.com pada Senin (1/12/25).
Inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027. Perry menegaskan bahwa terjaganya inflasi didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sinergi pengendalian inflasi di pusat dan daerah, serta penguatan Program Ketahanan Pangan Nasional. Stabilitas eksternal dan sistem keuangan pun tetap kuat di tengah percepatan digitalisasi ekonomi.
Ia mengingatkan lima tantangan global yang perlu diwaspadai, yakni berlanjutnya kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), perlambatan ekonomi global, tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju, meningkatnya risiko sistem keuangan global, serta maraknya uang kripto dan stablecoins pihak swasta.
Perry menekankan bahwa sinergi kebijakan adalah prasyarat utama untuk mendorong transformasi ekonomi agar pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan. Untuk itu, diperlukan penguatan kebijakan pada lima area strategis, yakni stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, pertumbuhan yang inklusif dan kuat, pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan, percepatan digitalisasi ekonomi-keuangan, serta kerja sama ekonomi bilateral dan regional.
Transformasi sektor riil juga menjadi fokus melalui kebijakan industrial dan reformasi struktural yang saling melengkapi. Kebijakan industrial diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sektor prioritas, termasuk hilirisasi berbasis sumber daya alam, industri teknologi, dan industri padat karya.
Adapun kebijakan struktural akan memperkuat iklim investasi, meningkatkan persaingan usaha, memperbaiki konektivitas infrastruktur, serta menguatkan kebijakan perdagangan dan investasi melalui pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Bauran kebijakan BI pada 2026 akan tetap diarahkan pada stabilitas moneter (pro-stability) sambil memanfaatkan ruang untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi (pro-growth). Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
Upaya ini diperkuat melalui pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) sesuai BPPU 2030, pengembangan pasar sekunder modern, serta perluasan instrumen pembiayaan. Program inklusi ekonomi-keuangan untuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga akan terus diperluas.
Untuk memastikan seluruh strategi berjalan efektif, BI memperkuat transformasi kelembagaan melalui tiga pilar, yakni peningkatan fungsi organisasi dan proses kerja yang terintegrasi, percepatan digitalisasi kebijakan melalui Integrated Digital Central Bank (IDCB), serta penguatan sumber daya manusia melalui kepemimpinan, kapabilitas baru, dan Employee Value Proposition yang lebih kuat.
Comments