Pajak.com, Jakarta – Kebijakan fiskal tahun 2022 masih menitikberatkan pada akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal. Kebijakan juga akan lebih efektif, hati-hati, dan berkelanjutan. Mengacu pada konsep itu, estimasi postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022, meliputi pendapatan negara yang sebesar Rp 1.823,5 triliun sampai Rp 1.895,4 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp 2.631,8 triliun sampai Rp 2.775,3 triliun.
“Pendapatan negara akan semakin meningkat ke kisaran 10,18 persen sampai 10,44 persen dari PDB (produk domestik bruto), sementara belanja negara dikisaran 14,69 persen sampai 15,29 persen dari PDB,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Kamis (20/5).
Sri Mulyani menjelaskan, pada APBN 2022 keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif, yaitu pada kisaran minus 2,31 persen atau defisit Rp 414,1 triliun sampai defisit Rp 480,5 triliun. Angka itu lebih kecil dari APBN 2021 sebesar defisit Rp 633,12 triliun. Kemudian, defisit APBN 2022 akan semakin menurun ke minus 4,51 persen sampai minus 4,85 persen dari PDB. Rasio utang pada APBN 2022 dipatok 43,76 persen sampai 44,28 persen dari PDB.
Dalam RAPBN 2022, pemerintah juga memproyeksikan inflasi mencapai 2,0 sampai 4,0 persen; nilai tukar rupiah sebesar Rp 13.900-15.000 per dollar AS. Lalu, harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan 55-65 dollar AS per barel, lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari.
Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pada 2022. Angka itu lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2021 yang sebesar 4,5 sampai 5,5 persen.
Sri Mulyani mengatakan, melalui APBN ini pemerintah akan terus mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka dapat diharapkan mampu ditekan pada kisaran 5,5 persen sampai 6,2 persen pada tahun 2022. Sementara itu, kemiskinan ditargetkan berada dikisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen; rasio gini antara 0,376 sampai 0,378; dan indeks pembangunan manusia meningkat di 73,44 sampai 73,48. Nilai tukar petani ditingkatkan menjadi 102-104 dan nilai tukar nelayan ditargetkan 102-105.
“Di tengah kondisi pemulihan ini, kita harus tetap optimis dan tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” kata eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
