Aliansi Ekonom Indonesia Serukan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi, Ini Rinciannya!
Pajak.com, Jakarta – Sebanyak 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi bersama 283 pendukung dari berbagai latar belakang menyuarakan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi untuk pemerintah. Aliansi Ekonom Indonesia menilai kondisi perekonomian dan kualitas hidup masyarakat mengalami penurunan secara masif dan sistemik, sehingga dibutuhkan reformasi kebijakan ekonomi yang menyeluruh serta tata kelola penyelenggaraan negara yang lebih amanah.
“Sebagai ekonom, kami berkewajiban menyampaikan dengan data, fakta, dan analisa bahwa para penyelenggara negara harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, memastikan pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat,” ujar Lili Yang Ing salah satu inisiator Aliansi Ekonom Indonesia dalam keterangan resmin dikutip Pajak.com pada Rabu (10/9/25).
Dalam kesempatan tersebut, Vivi Alatas dan Elan Satriawan menegaskan bahwa tekanan global memang memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, namun kondisi saat ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Menurut keduanya, situasi ini merupakan akumulasi dari proses bernegara yang kurang amanah sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial di berbagai lapisan.
Aliansi Ekonom Indonesia bahkan menyimpulkan ada dua benang merah utama dari permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, yakni misalokasi sumber daya yang masif serta rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan dan lemahnya tata kelola.
“Menimbang masalah tersebut dan riuhnya persaingan tidak sehat antar elit politik dalam proses bernegara, Aliansi Ekonom Indonesia bersama-sama menekankan darurat perbaikan yang nyata atas kesejahteraan masyarakat,” tulis Aliansi Ekonom Indonesia.
Rincian Tujuh Desakan Darurat Ekonomi
1. Perbaikan alokasi anggaran: Memperbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi, serta menempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.
2. Independensi lembaga negara: Mengembalikan independensi, transparansi, serta memastikan tidak ada intervensi kepentingan di berbagai institusi seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kejaksaan.
3. Hentikan dominasi negara: Mengakhiri dominasi negara yang berpotensi melemahkan ekonomi lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri dalam skala dominan yang bisa menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.
4. Deregulasi dan penyederhanaan birokrasi: Melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, serta memangkas birokrasi yang menghambat iklim usaha dan investasi.
5. Atasi ketimpangan: Memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.
6. Kebijakan berbasis bukti: Mengembalikan proses pengambilan keputusan pada basis data dan teknokratis, serta menghentikan program populis yang dinilai membebani stabilitas fiskal seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, serta Danantara.
7. Perbaikan tata kelola dan demokrasi: Meningkatkan kualitas institusi, membangun kepercayaan publik, memperkuat tata kelola penyelenggara negara, serta memberantas konflik kepentingan maupun praktik perburuan rente.
Dengan desakan ini, Aliansi Ekonom Indonesia berharap pemerintah segera melakukan langkah nyata untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, memperkuat stabilitas fiskal, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkeadilan.
Comments