Airlangga Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,4 Persen pada 2026
Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh hingga 5,4 persen pada 2026 di tengah tekanan global dan dinamika eksternal sepanjang 2025.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut ditopang oleh ketahanan fundamental domestik, penguatan perdagangan internasional, serta dorongan konsumsi masyarakat.
Airlangga menjelaskan, gejolak ekonomi global, termasuk dampak resiprokal tarif, memang menjadi tantangan besar. Namun, stabilitas ekonomi nasional dinilai tetap terjaga berkat kebijakan pemerintah yang responsif dan kolaboratif.
Upaya tersebut diarahkan agar aktivitas usaha, konsumsi masyarakat, dan iklim investasi terus menguat sehingga tekanan global tidak membatasi ruang gerak perekonomian domestik.
Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren yang positif. Indeks keyakinan konsumen meningkat dari 121,4 pada Oktober menjadi 124 pada November. Indeks Penjualan Riil diperkirakan tumbuh 5,9 persen secara tahunan pada November.
Aktivitas manufaktur juga mencatat ekspansi kuat dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) mencapai 53,3, tertinggi sejak Februari. Inflasi tetap terkendali di level 2,72 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan kredit mencapai 7,36 persen secara tahunan.
“Nah belanja masyarakat tadi sudah tinggi dan IHSG juga hijau, perusahaan IPO kita tahun ini 24 dan dananya yang dikumpulkan Rp15,2 triliun dan per Desember ada 13 perusahaan yang siap di pipeline dan 7 diantaranya adalah perusahaan besar yang tentu menunjukkan optimisme kepada market dan sepertinya ada spillover ke Januari, harapannya kalau Januari positif, Januari efek akan membawa kita untuk ekonomi yang lebih baik di tahun 2026,” ungkap Airlangga saat menyampaikan keynote speech dalam Perayaan Hari Ulang Tahun Asosiasi Emiten Indonesia ke-37, dikutip Pajak.com pada Senin (15/12/25).
Untuk 2026, Airlangga menilai kondisi upside risk akan lebih dominan dibandingkan downside risk. Optimisme tersebut diperkuat oleh kemajuan agenda perdagangan internasional.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa penyelesaian kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) yang tengah berlangsung menandai langkah besar dalam menuntaskan hampir seluruh agenda perdagangan pada 2025. Indonesia juga telah menyelesaikan perundingan IEU-CEPA yang ditargetkan efektif pada 2027, serta mencatat kemajuan signifikan dalam proses aksesi OECD dengan harapan keanggotaan pada 2027.
Airlangga juga menyampaikan perkembangan negosiasi tarif dengan AS melalui komunikasi langsung dengan Ambassador USTR Jamieson Greer. Keduanya sepakat menyelesaikan kesepakatan dalam Leaders Declaration pada 22 Juli 2025. Delegasi Indonesia dijadwalkan kembali menuju Washington D.C dalam waktu dekat dengan target penyelesaian pada akhir tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Di dalam negeri, pemerintah mendorong aktivitas ekonomi melalui berbagai program stimulan akhir tahun. Menjelang libur akhir tahun dan Lebaran, akan diberlakukan diskon transportasi pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
Selain itu, terdapat program belanja nasional EPIC Sale dengan target transaksi Rp56 triliun, Harbolnas Rp34 triliun, serta program BINA Rp30 triliun. Rangkaian kebijakan ini diharapkan memperkuat belanja masyarakat dan menjaga momentum konsumsi.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara cepat dan terkoordinasi.
Sejalan dengan itu, pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus bagi debitur KUR dan kelompok pekerja terdampak, mencakup restrukturisasi, percepatan pemulihan melalui penyaluran baru KUR 2026, hingga opsi pelunasan kewajiban atau baki debet bagi debitur tertentu. Kebijakan lain meliputi penghapusbukuan dan penghapustagihan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta kemudahan klaim JHT, JKM, JKK, dan JP.
Dari total 996 ribu debitur KUR di tiga provinsi tersebut, sekitar 141 ribu debitur dengan baki debet sekitar Rp7,79 triliun atau 18,2 persen diproyeksikan terdampak. Pemerintah masih memfinalisasi angka dan teknis kebijakan melalui proses verifikasi menyeluruh agar tepat sasaran.
Comments