TERBARU

  • DPR RI Minta DJP Ikut

    DPR RI Minta DJP Ikut Usut Pajak Holywings

    Pajak.com, Jakarta – Belakangan ini nama klub malam Holywings sedang menjadi sorotan publik. Perusahaan yang didirikan oleh PT Aneka Bintang Gading pada 2014 ini dikecam karena munculnya promosi minuman beralkohol yang dianggap menistakan agama. Pemprov DKI Jakarta akhirnya menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha Holywings. Akibatnya, 12 gerai Holywings di Jakarta dicabut izin usahanya… Selengkapnya

  • Bos “Fintech” Wise Diperiksa

    Bos “Fintech” Wise Diperiksa Otoritas Pajak Inggris

    Pajak.com, Inggris – CEO dan Co-Founder Wise—perusahaan penyedia teknologi pembayaran dan pengiriman uang antarnegara—Kristo Käärmann sedang diselidiki oleh regulator Inggris. Hal ini menyusul hasil temuan otoritas pajak bahwa Käärmann tidak membayar tagihan pajak senilai lebih dari 720 ribu poundsterling atau lebih dari Rp 13,115 miliar… Selengkapnya

  • Bukalapak Perbarui Fitur Bayar

    Bukalapak Perbarui Fitur Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

    Pajak.com, Jakarta – Lokapasar digital Bukalapak mengumumkan fitur untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah diperbarui, bernama Samsat Digital Nasional atau SIGNAL. Dikutip dari siaran pers, pada Selasa (28/06), SIGNAL adalah perubahan dari layanan Samsat Online Nasional (SAMOLNAS) yang dihentikan sejak September 2020 silam… Selengkapnya

  • Menkeu: Pemerintah Hati-Hati Terapkan

    Menkeu: Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Karbon

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penerapan pajak karbon kembali diundur dikarenakan pemerintah harus berhati-hati terhadap dampak gejolak global di sektor energi. Seperti diketahui, semula penerapan pajak karbon direncanakan mulai berlaku 1 Juli 2022. Pemerintah juga ingin memastikan, penerapan pajak karbon akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Secara simultan, pemerintah masih menyusun peraturan terkait penerapan pajak karbon… Selengkapnya

  • Dirjen Pajak Tegaskan PPS

    Dirjen Pajak Tegaskan PPS Tidak Akan Diperpanjang

    Pajak.com, Jakarta – Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan, pemerintah tidak akan memperpanjang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS tetap berakhir pada 30 Juni 2022. Sejatinya, penegasan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)… Selengkapnya

  • 3 Hari Jelang Usai

    3 Hari Jelang Usai, Peserta PPS Capai 145.449 Wajib Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Jelang tiga hari berakhirnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah peserta yang telah mengikuti program ini mencapai 145.449 Wajib Pajak. Jumlah ini terbilang naik signifikan jika dibandingkan dengan peserta yang diungkap DJP pada tanggal 16 Juni 2022 yang baru mencapai 88.330 Wajib Pajak… Selengkapnya

KEUANGAN

OPINI AKADEMIA