Pajak.com, Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) Panutan tahun 2022 di pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Pemberian penghargaan tersebut dilakukan secara simbolis di antaranya kepada 10 WP selektif dengan ketetapan PBB P2 tertinggi, satu panewu (camat) yang telah mencapai lunas PBB P2 tingkat kapanewon (kecamatan). Kemudian kepada 11 lurah yang telah mencapai lunas PBB P2 tingkat kelurahan, 11 dukuh yang telah mencapai lunas PBB P2 tingkat padukuhan.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengucapkan terima kasih kepada kelurahan, kapanewon dan seluruh WP PBB P2 yang dengan penuh kesadaran telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak PBB.
“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas prestasi padukuhan, kelurahan, kapanewon dan para wajib pajak yang telah melaksakan kewajibannya sebelum jatuh tempo,” ungkapnya kepada awak media, dikutip Rabu (06/07).
Ia menambahkan, dengan membayar pajak para WP telah turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman.
“Para panutan pajak semua ini adalah pahlawan pajak. Terlebih lagi keberadaan pajak bumi dan bangunan ini merupakan salah satu sumber pendanaan bagi Pemkab Sleman dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan daerah,” tambahnya.
Kustini melanjutkan, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PBB P2, Pemkab Sleman terus berupaya menyempurnakan mekanisme pelayanan publik yang terkait dengan PBB P2.
“Selain diupayakan dengan mempercepat penerbitan dan penyampaian SPPT PBB P2, peningkatan pelayanan juga dilakukan dengan memperbanyak loket pembayaran PBB diantaranya dengan bekerja sama dengan BPD DIY, BNI, Bank Mandiri, BRI Syariah, BRI,” imbuhnya.
Menurutnya, pada 2021 lalu target PBB P2 sebesar Rp 69, 5 miliar dengan realisasi mencapai sebesar Rp 72,9 miliar atau sebesar 104,90 persen. Selain itu, target PBB P2 Kabupaten Sleman untuk tahun 2022 sebesar Rp 76 miliar.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Haris Sutarta menjelaskan bahwa sejumlah hasil kegiatan pembayaran PBB P2 Panutan, di antaranya 124 WP selektif dengan total pembayaran PBB P2 senilai Rp 6,3 miliar.
Kemudian 309 padukuhan telah mencapai lunas PBB P2 tahun 2022 tingkat padukuhan, 11 kelurahan telah mencapai lunas PBB P2 tahun 2022 tingkat kalurahan, satu kapanewon telah mencapai lunas PBB P2 tahun 2022 tingkat kapanewon, 21 OPD yang telah melaporkan kegiatan pembayaran PBB P2 Panutan.
“Hingga akhir Juni target penerimaan PBB P2 sudah mencapai kurang lebih Rp 34,1 miliar atau 44,99 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp 76 miliar. Capaian ini sudah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan target penerimaan PBB P2 triwulan ke dua,” jelasnya.
Haris menyebutkan bahwa dalam hal pelayanan SPPT PBB P2 yang terkait pemutakhiran data SPPT PBB P2, terutama untuk yang melalui loket yang ada di BKAD hingga akhir Juni sudah mencapai 9.007 permohonan. Sedangkan untuk pelayanan pemutakhiran SPPT PBB P2 secara on-line mencapai 860 permohonan.
“Selain itu, kami juga melayani pemutakhiran SPPT PBB P2 melalui basis data dan kolektif yang dikoordinir oleh masing-masing kelurahan, untuk permohonan pemutakhiran melalui basis data dan kolektif sudah mencapai 4727 berkas,” pungkasnya.
