Menteri Keuangan G20 Sepakati Pajak Global untuk Miliarder
Pajak.com, Rio de Janeiro – Para menteri keuangan dari dua puluh negara ekonomi terbesar di dunia (G20) telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama memastikan pengenaan pajak global untuk miliarder dikenai secara efektif. Deklarasi yang dinyatakan dalam pertemuan selama dua hari di Rio de Janeiro, Brasil, ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kedaulatan nasional dan kerja sama internasional yang lebih erat dalam upaya memberantas penggelapan pajak.
Pembahasan pajak miliarder dalam pertemuan ini menjadi prioritas utama bagi Brasil yang saat ini memegang kepresidenan G20. Proposal yang diajukan di hadapan G20 menyatakan bahwa individu dengan aset lebih dari 1 miliar dollar AS akan diwajibkan membayar Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2 persen dari kekayaan mereka.
“Dengan menghormati sepenuhnya kedaulatan pajak, kami akan berusaha untuk bekerja sama memastikan bahwa individu dengan kekayaan sangat tinggi dikenakan pajak secara efektif. Ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan merusak pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial serta memperburuk kerentanan sosial,” bunyi deklarasi pajak G20 dikutip dari Reuters, Sabtu (27/07).
Draf tersebut menambahkan bahwa kerja sama internasional dapat membantu mempromosikan “kebijakan pajak yang adil dan progresif” tanpa menyebutkan pajak apa pun yang dinegosiasikan di tingkat internasional.
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva juga menekankan pentingnya peningkatan tarif pajak bagi orang-orang terkaya di dunia. Dalam pidatonya di Rio, Lula mengkritik sistem pajak yang dianggap regresif ketika orang-orang super kaya membayar pajak lebih sedikit secara proporsional dibandingkan kelas pekerja.
“Perpajakan terhadap orang-orang super kaya diperlukan agar sebagian dari kekayaan mereka dapat dibagikan melalui pembayaran pajak. Saya tidak mengatakan ini mudah, tetapi saya percaya ini mungkin untuk membangun konsensus dalam mendukung perpajakan terhadap orang-orang terkaya,” tegas Lula.
Setelah pertemuan, Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad menyatakan keyakinannya terhadap inisiatif tersebut dan mengungkapkan bahwa deklarasi akhir akan mencantumkan rincian mengenai proposal ini. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut tentang kata-kata yang akan digunakan atau apakah usulan 2 persen akan disebutkan secara khusus.
Ia menambahkan bahwa para menteri sepakat untuk menyebutkan proposal tersebut agar tetap menjadi pusat perhatian setelah Brasil meninggalkan kepresidenan G20. Haddad juga menyatakan bahwa proses ini akan melibatkan akademisi, cendekiawan, dan organisasi internasional seperti OECD dan PBB.
Prancis, Spanyol, dan Afrika Selatan yang akan memimpin G20 pada tahun 2025 telah menyatakan dukungan mereka. Namun, Menteri Keuangan AS Janet Yellen menegaskan bahwa AS tidak mendukung inisiatif ini. Meskipun demikian, Yellen menyatakan bahwa AS mendukung pengenaan perpajakan progresif.
“Kebijakan pajak sangat sulit untuk dikoordinasikan secara global, dan kami tidak melihat kebutuhan atau keinginan untuk merundingkan kesepakatan global tentang itu,” kata Yellen kepada wartawan.
Ekonom Bruno Carazza dari Dom Cabral Foundation menyatakan bahwa kesepakatan tentang pajak global untuk miliarder diperlukan untuk mengurangi daya tarik surga pajak. Saat ini, para miliarder hanya membayar pajak setara dengan 0,3 persen dari kekayaan mereka.
Laporan dari ekonom Prancis Gabriel Zucman menyebutkan bahwa pajak 2 persen akan menghasilkan 200 miliar dollar AS hingga 250 miliar dollar AS per tahun secara global dari sekitar 3.000 Wajib Pajak orang pribadi, yang dapat digunakan untuk mendanai layanan publik dan melawan perubahan iklim.